Ormas Anti-Pancasila Dinilai Bertentangan dengan Undang-undang

Kompas.com - 29/11/2016, 15:01 WIB
Kristian Erdianto Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, saat menghadiri acara syukuran pembebasan bersyarat Antasari Azhar, di Hotel Grand Zuri, Tangerang, Banten, Sabtu (26/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Alasannya, kata Yasonna, ormas yang bertentangan dengan nilai Pancasila sama saja tidak menghormati konstitusi.

"Kalau bertentangan dengan Pancasila maka bertentangan dengan undang-undang dong," ujar Yasonna, seusai Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Yasonna mengatakan, ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila dapat diberikan sanksi pembubaran.

Namun, pemberian sanksi harus melewati berbagai tahapan.

"Ya ada tahapannya itu pasti, tapi kita sedang pikirkanlah," kata Yasonna.

Hal senada disampaikan Jaksa Agung M Prasetyo.

Menurut Prasetyo, ada berbagai tahapan sebelum ormas tersebut dikenai sanksi pembubaran.

Ormas tersebut akan diberi peringatan jika diketahui bertentangan dengan Pancasila.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, maka pemerintah akan melakukan penghentian sementara.

Hal tersebut akan terus dilakukan hingga ormas tersebut dikenai saksi pembubaran.

"Kalau melakukan pelanggaran ya akan dilakukan semacam upaya-upaya. Itu kan ada tahapan-tahapannya, ditegur dulu, diingatkan dulu. Kalau tidak mengindahkan peringatan ya bisa dilakukan penghentian sementara dan seterusnya," ujar Prasetyo.

Untuk saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang melakukan pendataan mengenai ormas di seluruh Indonesia.

Prasetyo mengatakan, ada 250.000 lebih ormas yang harus didata pemerintah.

"Tadi disampaikan dari Kemendagri, ada sekitar 250 ribu lebih. Ada yang terdaftar ada yang tidak. Ini kan perlu pendataan. Itu yang kita kerjakan tadi," kata Prasetyo.



EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X