Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Muhaimin, Jokowi Bantah Nomor Duakan PKB

Kompas.com - 29/11/2016, 15:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah menomorduakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dihadapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, usai keduanya makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Awalnya, wartawan menanyakan apakah keluhan Muhaimin yang merasa dinomorduakan oleh Jokowi disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam itu.

Muhaimin pun lalu menjelaskan kembali konteks pernyataannya yang ia sampaikan saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat pada Senin kemarin.

(Baca: Jokowi-Muhaimin Bahas UU Pemilu hingga Komunikasi dengan Parpol Pendukung)

"Yang kemarin itu yang saya omongkan adalah gini, kalau mau efektif peran PKB kyai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya banyak," kata Muhaimin.

"Kalau kursinya banyak pasti didenger Presiden lebih banyak. Kalo kursinya sedikit ya PDI-P dulu dibanding PKB," kata Muhaimin sambil tertawa.

Jokowi pun langsung ikut-ikutan tertawa mendengar pernyataan Muhaimin itu. Namun Jokowi menegaskan tidak ada perlakuan berbeda di antara partai koalisi pendukung pemerintah.

"Enggak, semuanya sama. Pasti dicatat dulu. Semua (usulan) partai dicatat, kalau enggak dicatat lupa. Dicatat semua. Pelaksanaan nya tentu saja kan ada kalkulasi," ucap Jokowi.

Muhaimin sebelumnya sempat curhat, usulan partainya tidak selalu didengarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dalam acara tersebut, PKB mengumpulkan para ulama untuk memberikan masukan mengenai konstitusi dan sistem berdemokrasi di Indonesia.

(Baca: Muhaimin Curhat Jokowi Beda Perlakuan terhadap Usulan PDI-P dengan PKB)

Muhaimin berjanji bahwa usulan yang datang dari para kiai nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan sembilan fraksi lain di DPR RI.

Meskipun, Muhaimin mengakui bahwa usulan ulama yang akan disampaikan ke Presiden belum tentu akan dilaksanakan.

"Sekarang dalam koalisi pemerintah PKB nomor dua. Usulan kita ke Presiden tak seefektif PDI-P. Kalau PDI-P langsung dilaksanakan, kalau PKB dicatat dulu, baru dilaksanakan," kata Muhaimin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com