Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Muhaimin, Jokowi Bantah Nomor Duakan PKB

Kompas.com - 29/11/2016, 15:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah menomorduakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dihadapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, usai keduanya makan siang di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Awalnya, wartawan menanyakan apakah keluhan Muhaimin yang merasa dinomorduakan oleh Jokowi disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar satu jam itu.

Muhaimin pun lalu menjelaskan kembali konteks pernyataannya yang ia sampaikan saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat pada Senin kemarin.

(Baca: Jokowi-Muhaimin Bahas UU Pemilu hingga Komunikasi dengan Parpol Pendukung)

"Yang kemarin itu yang saya omongkan adalah gini, kalau mau efektif peran PKB kyai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya banyak," kata Muhaimin.

"Kalau kursinya banyak pasti didenger Presiden lebih banyak. Kalo kursinya sedikit ya PDI-P dulu dibanding PKB," kata Muhaimin sambil tertawa.

Jokowi pun langsung ikut-ikutan tertawa mendengar pernyataan Muhaimin itu. Namun Jokowi menegaskan tidak ada perlakuan berbeda di antara partai koalisi pendukung pemerintah.

"Enggak, semuanya sama. Pasti dicatat dulu. Semua (usulan) partai dicatat, kalau enggak dicatat lupa. Dicatat semua. Pelaksanaan nya tentu saja kan ada kalkulasi," ucap Jokowi.

Muhaimin sebelumnya sempat curhat, usulan partainya tidak selalu didengarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dalam acara tersebut, PKB mengumpulkan para ulama untuk memberikan masukan mengenai konstitusi dan sistem berdemokrasi di Indonesia.

(Baca: Muhaimin Curhat Jokowi Beda Perlakuan terhadap Usulan PDI-P dengan PKB)

Muhaimin berjanji bahwa usulan yang datang dari para kiai nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan sembilan fraksi lain di DPR RI.

Meskipun, Muhaimin mengakui bahwa usulan ulama yang akan disampaikan ke Presiden belum tentu akan dilaksanakan.

"Sekarang dalam koalisi pemerintah PKB nomor dua. Usulan kita ke Presiden tak seefektif PDI-P. Kalau PDI-P langsung dilaksanakan, kalau PKB dicatat dulu, baru dilaksanakan," kata Muhaimin.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Disebut Copot Afriansyah Noor dari Sekjen PBB, Yusril: Saya Sudah Mundur, Mana Bisa?

Nasional
Video Bule Sebut IKN 'Ibu Kota Koruptor Nepotisme' Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Video Bule Sebut IKN "Ibu Kota Koruptor Nepotisme" Diduga Direkam Dekat Proyek Kantor Pemkot Bogor Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com