Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Jangan Mimpi Jadi Presiden kalau Tak Punya Duit Rp 10 T

Kompas.com - 28/11/2016, 21:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai sistem demokrasi di Indonesia saat ini sering kali membawa dampak negatif.

Salah satunya terkait pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden.

"Jangan mimpi jadi presiden kalau enggak punya duit Rp 10 triliun. Jangan mimpi jadi gubernur kalau enggak punya duit Rp 100 miliar, minimal," kata Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Muhaimin pun menceritakan salah satu pengalaman mencalonkan kadernya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, yang maju sebagai calon gubernur di daerah itu.

Menurut dia, salah satu pesaing meminta calon yang diusung PKB itu untuk mundur, dengan imbalan akan diganti semua ongkos pencalonannya.

"Saya sih tertarik karena di antara pengganti biaya itu, ketua umumnya dapat jatah," kata Muhaimin disambut tawa hadirin.

Namun, calon yang diusung PKB tersebut tetap ngotot ingin bertarung sampai pemilihan. Sebab, survei menunjukkan bahwa ia akan memenangi pertarungan.

Akan tetapi, pada kenyataannya, calon tersebut justru berada pada posisi buncit.

"Karena pada hari H setiap pemilih ada yang dikasih Rp 100.000 sampai Rp 300.000. Ini kenyataan yang kami hadapi," ucap Muhaimin.

Muhaimin pun meminta para kiai dan ulama yang hadir dalam acara tersebut untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada PKB mengenai sistem demokrasi di Indonesia.

Nantinya, usulan yang disampaikan para ulama akan diperjuangkan oleh PKB melalui jalur eksekutif dan legislatif.

Kompas TV Cak Imin: Kami Sepenuhnya Dukung Kerja Menteri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com