Pendanaan Partai Politik

Kompas.com - 28/11/2016, 19:08 WIB
Kompas Ilustrasi

"Boleh juga KPK kali ini, undang kita diskusikan pendanaan Parpol oleh negara", kata Bung Idrus Marhan sambil menyalami saya, saat pembukaan rapat kordinasi pendanaan Parpol di gedung KPK 21/11/2016.

"Ya, Partai Demokrat menaruh respek atas inisiatif KPK ini," kataku memberi respons.

Tak tanggung tanggung, selain 10 parpol, KPK juga mengundang kementerian terkait, lembaga penelitian dan civil society organization.

Mengapa KPK Berinisiatif?

"KPK menginisiasi pembahasan mengenai pendanaan parpol ini disebabkan adanya irisan yang jelas antara tindak pidana korupsi dengan partai politik selama ini. Selain itu kerugian keuangan negara akibat korupsi (politik) sangat signifikan dampaknya. Ini diduga karena mahalnya biaya politik  dalam rangka pendanaan partai dan biaya kontestasi," kata Saut Situmorang, komisioner KPK.

"Inisiatif KPK itu jernih, tapi tetap menimbulkan pertanyaan publik yang sudah kadung pesimis bahkan cenderung mengarah ke deparpolisasi," kataku berbisik ke Bung Berlian Sekjen Partai Hanura, yang duduk di sebelah ku.

KPK berdalih bahwa sentimen publik ini harus diluruskan. Negara berkewajiban memastikan parpol kuat dan berintegritas tinggi sebagai sarana menghasilkan pemimpin bangsa dan negara, mulai dari Kepala Daerah sampai ke Presiden, di samping pemimpin di legislatif dan lembaga lainnya.

Pikiran ini sejalan dengan amanat konstitusi yang telah secara jelas menempatkan peran, fungsi dan tanggung jawab strategis partai politik dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

"Namun di sisi lain negara dianggap tidak hadir dalam mendukung pendanaan partai politik yang sehat," kata Laode M. Syarif, salah satu pimpinan KPK mengungkapkan filosofi pendanaan partai politik ini dengan memaparkan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Negara yang memiliki indeks demokrasi yang baik, dipastikan pula memiliki peringkat indeks persepsi bebas korupsi yang juga baik. Memelihara dan merawat demokrasi terus tumbuh dewasa akan turut serta mendukung pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Salah satu upaya dalam memelihara demokrasi itu adalah membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan.

Tanggungjawab Bersama

Memerlukan upaya besar yang menjadi tanggungjawab bersama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partai politik yang rendah.

Halaman:


EditorWisnubrata

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X