Pendanaan Partai Politik

Kompas.com - 28/11/2016, 19:08 WIB
Ilustrasi KompasIlustrasi
EditorWisnubrata

"Boleh juga KPK kali ini, undang kita diskusikan pendanaan Parpol oleh negara", kata Bung Idrus Marhan sambil menyalami saya, saat pembukaan rapat kordinasi pendanaan Parpol di gedung KPK 21/11/2016.

"Ya, Partai Demokrat menaruh respek atas inisiatif KPK ini," kataku memberi respons.

Tak tanggung tanggung, selain 10 parpol, KPK juga mengundang kementerian terkait, lembaga penelitian dan civil society organization.

Mengapa KPK Berinisiatif?

"KPK menginisiasi pembahasan mengenai pendanaan parpol ini disebabkan adanya irisan yang jelas antara tindak pidana korupsi dengan partai politik selama ini. Selain itu kerugian keuangan negara akibat korupsi (politik) sangat signifikan dampaknya. Ini diduga karena mahalnya biaya politik  dalam rangka pendanaan partai dan biaya kontestasi," kata Saut Situmorang, komisioner KPK.

"Inisiatif KPK itu jernih, tapi tetap menimbulkan pertanyaan publik yang sudah kadung pesimis bahkan cenderung mengarah ke deparpolisasi," kataku berbisik ke Bung Berlian Sekjen Partai Hanura, yang duduk di sebelah ku.

KPK berdalih bahwa sentimen publik ini harus diluruskan. Negara berkewajiban memastikan parpol kuat dan berintegritas tinggi sebagai sarana menghasilkan pemimpin bangsa dan negara, mulai dari Kepala Daerah sampai ke Presiden, di samping pemimpin di legislatif dan lembaga lainnya.

Pikiran ini sejalan dengan amanat konstitusi yang telah secara jelas menempatkan peran, fungsi dan tanggung jawab strategis partai politik dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

"Namun di sisi lain negara dianggap tidak hadir dalam mendukung pendanaan partai politik yang sehat," kata Laode M. Syarif, salah satu pimpinan KPK mengungkapkan filosofi pendanaan partai politik ini dengan memaparkan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Negara yang memiliki indeks demokrasi yang baik, dipastikan pula memiliki peringkat indeks persepsi bebas korupsi yang juga baik. Memelihara dan merawat demokrasi terus tumbuh dewasa akan turut serta mendukung pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Salah satu upaya dalam memelihara demokrasi itu adalah membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X