Hinca IP Pandjaitan XIII
Politikus

Politikus, sekretaris jenderal Partai Demokrat. Menulis untuk menyebarkan kebaikan, menabur optimisme sebagai bagian dari pendidikan politik bagi anak bangsa dalam kolom yang diberi judul: NONANGNONANG. Dalam budaya Batak berarti cerita ringan dan bersahaja tetapi penting bercirikan kearifan lokal. Horas Indonesia.

Pendanaan Partai Politik

Kompas.com - 28/11/2016, 19:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

"Boleh juga KPK kali ini, undang kita diskusikan pendanaan Parpol oleh negara", kata Bung Idrus Marhan sambil menyalami saya, saat pembukaan rapat kordinasi pendanaan Parpol di gedung KPK 21/11/2016.

"Ya, Partai Demokrat menaruh respek atas inisiatif KPK ini," kataku memberi respons.

Tak tanggung tanggung, selain 10 parpol, KPK juga mengundang kementerian terkait, lembaga penelitian dan civil society organization.

Mengapa KPK Berinisiatif?

"KPK menginisiasi pembahasan mengenai pendanaan parpol ini disebabkan adanya irisan yang jelas antara tindak pidana korupsi dengan partai politik selama ini. Selain itu kerugian keuangan negara akibat korupsi (politik) sangat signifikan dampaknya. Ini diduga karena mahalnya biaya politik  dalam rangka pendanaan partai dan biaya kontestasi," kata Saut Situmorang, komisioner KPK.

"Inisiatif KPK itu jernih, tapi tetap menimbulkan pertanyaan publik yang sudah kadung pesimis bahkan cenderung mengarah ke deparpolisasi," kataku berbisik ke Bung Berlian Sekjen Partai Hanura, yang duduk di sebelah ku.

KPK berdalih bahwa sentimen publik ini harus diluruskan. Negara berkewajiban memastikan parpol kuat dan berintegritas tinggi sebagai sarana menghasilkan pemimpin bangsa dan negara, mulai dari Kepala Daerah sampai ke Presiden, di samping pemimpin di legislatif dan lembaga lainnya.

Pikiran ini sejalan dengan amanat konstitusi yang telah secara jelas menempatkan peran, fungsi dan tanggung jawab strategis partai politik dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

"Namun di sisi lain negara dianggap tidak hadir dalam mendukung pendanaan partai politik yang sehat," kata Laode M. Syarif, salah satu pimpinan KPK mengungkapkan filosofi pendanaan partai politik ini dengan memaparkan partai politik sebagai salah satu pilar utama demokrasi.

Negara yang memiliki indeks demokrasi yang baik, dipastikan pula memiliki peringkat indeks persepsi bebas korupsi yang juga baik. Memelihara dan merawat demokrasi terus tumbuh dewasa akan turut serta mendukung pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Salah satu upaya dalam memelihara demokrasi itu adalah membuat partai politik menjadi kokoh secara kelembagaan maupun keuangan.

Tanggungjawab Bersama

Memerlukan upaya besar yang menjadi tanggungjawab bersama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partai politik yang rendah.

Inisiatif KPK ini menjadi sangat signifikan dalam upaya membuat parpol makin berintegritas, karena posisi KPK sebagai lembaga yang dipercaya oleh publik memiliki integritas yang baik.

"Terimakasih KPK," kataku saat memberikan tanggapan.

Menurut Pahala Nainggolan, deputi pencegahan KPK, kajian yang dilakukan KPK mengenai pendanaan partai politik ini melewati proses yang panjang, dimulai dari pengumpulan dan pemanggilan beberapa ahli, Focus Group Discussion (FGD), lalu melakukan diskusi dengan DPD dan DPC Partai Politik di daerah-daerah.

Selain itu KPK juga melakukan wawancara kepada jaksa KPK, terpidana kasus korupsi, terdakwa kasus korupsi dan juga melakukan diskusi dengan stakeholder inti seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.