Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid: Waspadai Penumpang Gelap pada Demonstrasi 2 Desember

Kompas.com - 28/11/2016, 18:28 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid berharap agar demonstrasi pada 2 Desember 2016 berlangsung tertib dan menghindari kekerasan.

Yenny mengatakan, masyarakat yang mengikuti aksi tak boleh terprovokasi dengan ulah segelintir orang yang menginginkan keributan. Pasalnya, kondisi tersebut merupakan momentum yang ditunggu oleh teroris.

"Jangan sampai demo nanti jadi ajang pemaksaan kehendak. Kita mengimbau agar masyarakat tetap tenang melaksanakan ekspresinya dan menghindari kekerasan. Karena itu yang ditunggu teroris," ujar Yenny seusai "Seminar Mempromosikan Kerukunan Sosial-Keagamaan di Indonesia" di DoubleTree Hotel, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Menurut Yenny, teroris menunggu momentum yang tepat untuk menjalankan aksi. Aksi dengan massa yang besar dan rawan menimbulkan konflik horizontal dapat mudah ditunggangi pihak seperti teroris.

"Kita harus ingat bahwa teroris menunggu momen untuk menciptakan mode jihad di mana saja. Jadi potensi penunggangan oleh teroris ketika konflik horizontal itu besar," tutur Yenny.

Menurut Yenny, sudah ada beberapa kelompok ekstremis yang diduga akan menyusup dalam aksi tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat turut mewaspadai potensi penunggangan tersebut.

"Dari jaringan kami di lapangan, memang saat ini sudah ada jaringan lama yang tadinya tidur tiba aktif lagi. Ada beberapa, misalnya Jamaah Islamiah lama dulu, Al Qaeda lama, dan sel-sel ISIS baru. Itu harus diwaspadai masyarakat," kata Yenny.

Seperti diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berencana kembali melanjutkan aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016.

Rencana demonstrasi yang diputuskan terkonsentrasi di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, tersebut terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Kompas TV Kapolri Bantah Sebut Peserta Aksi 411 Terlibat Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

UKT Meroket padahal APBN Pendidikan Rp 665 T, Anggota Komisi X DPR: Agak Aneh...

Nasional
Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com