Sebanyak 53,9 Persen Laporan Masyarakat ke Ombudsman soal Pungli

Kompas.com - 27/11/2016, 12:35 WIB
Ilustrasi: Pungli ShutterstockIlustrasi: Pungli
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, sebanyak 53,9 persen laporan yang masuk ke Ombudsman RI berkaitan dengan praktik pungutan liar.

Adapun total laporan yang masuk ke Ombudsman sepanjang 2016 berjumlah sekitar 6.800 laporan.

"53,9 persen terkait pungli. 6,3 persennya jelas-jelas orang (pelayanan publik) bilang minta uang kepada orang yang punya hak untuk dilayani," tutur Alamsyah seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Dari angka 6,3 persen tersebut, 45 persennya berasal dari sektor pendidikan. Alamsyah mengatakan, hal tersebut dikarenakan sistem pengawasan masih lemah. Sistem penindakan masih dikedepankan daripada sistem pencegahan.

"Kenapa banyak pungli, itu karena pengawasan masih dianggap tidak penting. Jadi seharusnya bukan hanya menindak, yang terpenting bagaimana mencegah," kata dia.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto melihat pungli sebagai fenomena laten dan sifatnya akan tetap laten jika metode "pemadam kebakaran" yang dikedepankan.

Ia pun menyarankan agar tim satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ke depannya tak hanya berkutat pada level penindakan, tetapi juga pencegahan.

"Jangan berhenti hanya pada level penindakan, tetapi tidak melakukan pembenahan sistem. Harus juga dibangun sistem pencegahannya," kata Agus.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan, hingga 22 November 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Dugaan Kekerasan Aparat Saat Demo UU Cipta Kerja, Polri: Tidak Ada Laporan

Nasional
Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Bareskrim Polri Tahan Maaher At-Thuwailibi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor

Nasional
Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Survei: Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS Meningkat dari Tahun ke Tahun

Nasional
Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Tangkap 16 Orang

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Tangkap 16 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X