Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Ade Komarudin "Legowo", MKGR Dukung Novanto Jadi Ketua DPR Lagi

Kompas.com - 25/11/2016, 23:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ormas pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan dan Gotong Royong (MKGR) mendukung rencana penempatan Setya Novanto kembali sebagai Ketua DPR RI.

Dukungan ini diputuskan dalam rapat resmi organisasi MKGR.

"Kami mendukung keputusan DPP Partai Golkar mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin," kata Ketua Umum MKGR Roem Kono, melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (25/11/2016).

MKGR menilai, keputusan DPP Partai Golkar merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan marwah serta nama baik Partai Golkar dan Novanto sendiri.

Pada akhir 2015, Novanto mengundurkan diri karena tersangkut kasus "papa minta saham".

Ia dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo dan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

Kasusnya juga sempat diusut oleh Kejaksaan Agung.

"Ormas MKGR menilai sikap negarawan Setya Novanto perlu diteladani oleh seluruh kader, sebab dulu dia legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR saat proses sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dan proses hukum masih berjalan," ujar Roem.

Kini, lanjut Roem, Novanto terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan nama baiknya dipulihkan oleh MKD.

Oleh karena itu, sudah seharusnya nama baik Novanto dipulihkan.

"Ormas MKGR akan tampil sebagai garda terdepan untuk mengamankan keputusan DPP Golkar yang menurut kamisudah tepat untuk menjaga harkat dan martabat partai dan memulihkan nama baik ketua umum," ujar Roem.

Roem Kono, yang menjadi tim sukses Novanto pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali, Mei 2016 lalu, meminta Ade Komarudin untuk legowo meninggalkan posisinya.

"Saya menilai, Ade Komarudin sosok negarawan dan kader hebat. Tapi demi kebesaran partai saya harap Akom dapat mengikuti jejak dan langkah negarawan Setya Novanto untuk tunduk pada proses politik yang diputuskan DPP Partai Golkar dalam rapat pleno," ujar dia.

Kompas TV Setya Novanto Kembali Pimpin DPR? - Dua Arah Episode 35 Bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com