Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Evaluasi Kapolri akibat Munculkan Isu Makar

Kompas.com - 24/11/2016, 18:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Menurut Benny, Tito telah melontarkan isu yang dianggap berbahaya terkait dugaan makar di balik aksi demonstrasi 25 November dan 2 Desember 2016.

Informasi tersebut seharusnya dikaji terlebih dahulu kebenarannya, baru kemudian dikeluarkan ke publik ketika sudah menjadi informasi matang.

"Bukan tidak mungkin keberadaan Kapolri ini ditinjau kembali. Karena jangan lupa Kapolri diberhentikan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

"Begitu pula, apabila pernyataan-pernyataan yang disampaikan Kapolri ini akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat," ujar dia. 

Benny menambahkan, pernyataan Tito, baik secara politik maupun sosial, menciptakan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat juga menjadi saling curiga dan saling menuduh.

Hal tersebut menimbulkan suasana tidak kondusif terhadap pembangunan demokrasi.

Tito, menurut Benny, seharusnya juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dalam rapat koordinasi jajaran lembaga di bawah Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.

Sehingga, informasi yang disampaikan ke publik menjadi seragam.

"Buktinya kan Kapolri mengatakan ada makar, Menhan bilang enggak ada," tuturnya. (Baca juga: Menhan: Siapa yang Mau Makar?)

Kapolri, kata dia, harus bisa membedakan yang mana gerakan yang bisa dianggap sebagai upaya makar dan mana gerakan yang dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Jangan begitu gampang mulai makar-makar, masa pernyataan masyarakat di medsos itu dianggap makar? Massa unjuk rasa dianggap makar? Harus dibedakan sungguh-sungguh," kata Politisi Partai Demokrat itu.

(Baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Komisi III dalam waktu dekat juga akan memanggil Kapolri dalam rapat kerja untuk menanyakan sejumlah poin. Salah satunya terkait pernyataan Kapolri tentang dugaan makar tersebut.

"Kami akan meminta Kapolri memberi penjelasan secara terbuka apa alasan-alasan beliau menyampaikan ada makar apabila berdasarkan info intelijen. Siapa yang dimaksud intelijen," kata Benny.

Kompas TV Jokowi Tak Khawatir Kabar Upaya Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com