Membaca Gelagat Makar?

Pasal 104 KUHP yang mengatur rumusan Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden/Wakil Presiden diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 106 KUHP dibunyikan rumusannya, Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 107 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal 107 ayat (2) KUHP menyatakan para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

"Ah, tak pantas lah tentunya cara makar ini untuk merebut kekuasaan." Akupun tak setuju. Karena aku yakin negara ini sudah punya mekanisme dan cara cara yang demokratis dengan siklus lima tahunan yang menjadi aturan main.

Untuk antisipasi gelagat makar itu, Polri dan TNI sudah siap mengamankan negeri ini. Dan memang itulah tugas dan kewajiban dua institusi negara kebanggaan kita seturut amanah undang-undang.

Apa Duduk Soalnya?

Isu tentang rencana kudeta atau makar ini menjadi trending topic, meminjam istilah media sosial, dan menarik perhatian seorang Presiden yang tengah menjabat, dan yang baru saja melakukan pertemuan dengan seorang mantan Presiden. Sontak nilai dan gemanya menjadi sangat berbeda.

Tentulah bisa dipahami barangkali informasi yang diterima Presiden diyakini benar dan karenanya harus diantisipasi. Salah satu caranya Presiden melakukan safari politik maraton berdialog dan berdiskusi untuk mencarikan jalan keluar yang elegan.

Sekalipun demikian rasa was was publik sampai saat ini masih belum punah setelah membaca berbagai statement bahwa jika ada keadaan darurat maka Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI akan mengerahkan satuan-satuan khusus  untuk menindak "musuh negara".

"Sedemikian mencekamkah suasana kita sekarang?" pikirku lagi seraya berharap ada penjelasan cepat dan tuntas siapa yang akan melakukan makar itu dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Bagaimanapun isu ini sudah menggelisahkan kalangan masyarakat.

Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab terutama dampak dari isu makar yang tak kunjung berakhir ini. Satu diantaranya adalah terganggunya ekonomi rakyat.

Sudah menjadi hukum pasar, bila ada ketidakpastian bahkan kecemasan  bakal terjadinya krisis politik dan keamanan, pasar pun "nerveous" dan bereaksi negatif dan akhirnya menjadi sulit untuk  dikontrol. Kalau ekonomi jatuh, rakyat jugalah yang menjadi menjadi susah.

Di ruang publik juga muncul pertanyaan dan sinyalemen rencana makar ini dimainkan pihak luar, yang mencari keuntungannya sendiri atau kelompoknya. Benarkah?

Dengan sengaja menciptakan kekacauan atau "political chaos" untuk kemudian pihak itu mendapatkan keuntungan daripadanya. Sangat disayangkan, jika ini benar.