JAKARTA, KOMPAS.com – Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Golkar Nusron Wahid, enggan menanggapi tuntutan yang diajukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Gerakan tersebut meminta agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, ditahan.
Basuki alias Ahok sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Atas penetapan tersebut, GNPF MUI berencana melancarkan aksi damai tahap III pada 2 Desember mendatang dan menuntut Ahok ditahan.
"Soal aksi itu urusan yang aksi. Tapi soal Ahok ditahan atau tidak, itu bukan domain kami tapi polisi," ujar Nusron di kediaman Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Minggu (20/11/2016).
Nusron meyakini, penyidik tentu memiliki alasan kuat sebelum memutuskan untuk menahan Ahok atau tidak. Seperti diketahui, selain berstatus tersangka, Ahok juga dicegah tidak boleh keluar negeri.
"Banyak juga yang sudah tersangka enggak ditahan. Karena ada pertimbangan penyidik," ujar anggota Tim Pemenangan Ahok-Djarot ini.
Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan kembali menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016. (Baca: GNPF MUI Gelar Aksi Damai pada 2 Desember 2016)
Panglima Lapangan GNPF MUI, yang juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan, aksi damai dilakukan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
"Aksi damai berdoa untuk negeri. Kami akan punya tagline bersatu dan berdoa untuk negeri. Aksi ini untuk mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia agar selamat, tidak tercerai-berai," kata Munarman, di Jakarta, Jumat.
Aksi damai tersebut akan dilakukan dengan shalat Jumat bersama, dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia. Sebelum shalat Jumat, doa bersama akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.