Wiranto: Jangan Sampai Tangan Aparat Diikat Saat Melawan Terorisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta DPR mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Wiranto, maraknya aksi teror bom seperti yang terjadi di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, seharusnya bisa menjadi pelajaran bahwa aparat harus memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan yang lebih kuat.

"Saya selalu mengatakan ke DPR ayo segera dong (pembahasan revisi UU anti-terorisme). Bahkan saya mengatakan untuk melawan terorisme ini jangan sampai aparat keamanan tangannya diikat," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2016).

Wiranto menjelaskan, selama ini pemberantasan terorisme terkendala dengan aturan aparat dilarang menindak saat terdapat indikasi teror.

Begitu juga dengan pencegahan terhadap ujaran kebencian yang dilontarkan kelompok tertentu untuk memecah belah masyarakat.

Oleh sebab itu Wiranto berharap UU anti-terorisme mengatur kewenangan penindakan yang lebih luas agar aparat dapat bertindak tegas dalam memberantas terorisme.

"Misalnya ada indikasi orang mau melakukan terorisme dari ucapan maupun tindakannya. Aparat tidak bisa menangkap. Harus menunggu dulu dia beraksi. Lah kalau sudah ada korban bagaimana," ucap Wiranto.

Selain itu Wiranto juga menegaskan, penindakan terhadap teroris itu harus dilakukan secara total.

Semua pihak, kata Wiranto, harus belajar dari kasus teror bom yang terjadi belakangan. Dia pun menilai perlunya penerapan sanksi yang lebih keras kepada para pelaku terorisme.

"Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga sudah keras sekali. Kalau di Filipina itu jangankan teroris, yang pengedar narkoba saja ditembak. Artinya mereka (teroris) memang harus kita basmi habis supaya tidak menjadi kerak-kerak di masyarakat," ungkapnya.