Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Jokowi-SBY, Wiranto Sebut Bisa Kapan Saja

Kompas.com - 18/11/2016, 13:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pertemuan politik antara pimpinan negara dengan tokoh nasional lain dapat dilakukan kapan saja.

Hal tersebut disampaikan Wiranto saat ditanya kemungkinan Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan situasi politik saat ini.

"Pertemuan politik bisa dilakukan kapan saja, karena kita sebagai bangsa yang sedang membangun, sedang punya kerja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Wiranto menegaskan bahwa situasi politik saat ini sudah dingin setelah Bareskrim Polri memenuhi tuntutan publik untuk memproses hukum calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

Namun, menurut Wiranto, para tokoh politik sebaiknya tetap menjalankan komunikasi di setiap kondisi. Pertemuan politik tidak selalu harus menunggu situasi memanas.

"Selama tokoh politik mempunyai tanggung jawab yang sama tentang negeri ini, punya pemahaman yang sama tentang bagaimana kita merawat negeri ini, saya kira tidak akan ada panas kok," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo sebelumnya mengatakan, partainya menunggu kabar baik dari Presiden Joko Widodo jika ingin mengundang atau bertemu dengan Yudhoyono yang juga presiden keenam RI.

"Posisinya Pak SBY atau Cikeas wait and see. Menunggu sinyal atau kabar baik. Kami siap kapan saja. TIdak ada rintangan sekecil apapun dari Pak SBY," ujar Roy, saat dihubungi, Jumat.

(Baca: Jokowi Makan Siang dengan Prabowo, Demokrat Tunggu Kabar Baik dari Istana untuk SBY)

Pernyataan Roy menanggapi pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (17/11/2016).

Akhir pekan lalu, Jokowi juga sempat hadir dalam acara partai politik, di antaranya dihadiri petinggi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

Roy mengatakan, sebagai presiden keenam yang menjabat selama dua periode, SBY pasti memiliki saran dan masukan yang bisa diberikan untuk Jokowi.

Kompas TV Curhat SBY soal Didemo Selama Jadi Presiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com