Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Konsolidasi Politik Jokowi akibat Ada Isu Pelengseran

Kompas.com - 15/11/2016, 08:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik anggapan bahwa konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada satu pekan terakhir pasca-terjadinya aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016) lalu, karena ada upaya pelengseran terhadap Presiden.

"Enggak (ada upaya pelengseran). Yang jelas Presiden berkomunikasi, bersilaturahim, berdialog dengan siapa pun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan," kata Pramono seperti dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (15/11/2016).

Menurut Pramono, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke satuan TNI-Polri, ulama, hingga parpol itu dimaksudkan untuk menjaga kesejukan.

(Baca juga: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Presiden juga ingin sekaligus menyampaikan bahwa tidak ada intervensi terhadap kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dengan tidak melakukan intervensi, menurut Seskab, maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti kasus itu.

"Mudah-mudahan segera ada keputusan," ujarnya.

Presiden, kata Pramono, berharap semua pihak bisa menerima apa pun keputusan yang diambil oleh Bareskrim Polri.

"Negara ini memang negara hukum. Negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik, siapa pun yang melakukan itu,” ujar Pramono.

Oleh karena itu, Presiden berharap tidak ada aksi unjuk rasa susulan pada 25 November mendatang. (Baca: Jokowi Kembali Berharap Tak Ada Demonstrasi pada 25 November 2016)

Pramono menegaskan, ke depannya Presiden masih akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden Jokowi bertemu dengan para tokoh agama yang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi 4 November lalu, seperti FPI dan HMI, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden bisa berkomunikasi dengan siapa saja.

"Tetapi, yang jelas Presiden tentunya melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh  yang kemudian diharapkan bisa menenteramkan persoalan ini. Jadi itu yang dilakukan," ujarnya.

Kompas TV Jokowi: Kopassus Bisa Digerakkan saat Darurat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com