Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Ledakan Samarinda Peringatan untuk Pemerintah

Kompas.com - 14/11/2016, 22:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan ledakan molotov di depan Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (13/11/2016), merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa radikalisme masih ada di Tanah Air.

"Kami merasa prihatin dan bersedih atas korban bom kemarin. Sekali lagi ini memberikan kita suatu warning bahwa radikalisme, terorisme masih ada di sekitar kita. Bahkan, cukup banyak," katanya di Kantor Wakil Presiden di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/11/2016).

Ia mendorong personel TNI dan Polri memprioritaskan upaya perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme.

(Baca: PGI Imbau Masyarakat Tetap Tenang Setelah Ada Pengeboman di Samarinda)

"Langkah-langkah pemerintah tentu di samping pendidikan dan upaya sosialisasi, juga pendekatan keamanan dan hukum harus ditegakkan," kata Kalla setelah menemui ratusan murid SMP Athirah, Makassar, di ruang kerjanya.

Akibat ledakan molotov di depan Gejera Oikumene, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, satu balita berumur 2,5 tahun meninggal dunia pada Senin subuh sekitar pukul 04.00 WITA akibat luka bakar parah.

(Baca: Jokowi Minta Kapolri Usut Tuntas Ledakan di Samarinda)

Pria yang diduga sebagai pelaku pelempar bom molotov Juhanda alias Joh alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia diketahui pernah dipenjara karena terlibat dalam peledakan bom buku di Jakarta dan perencaan peledakan bom di Serpong, pada 2011.

Ia divonis 3,5 tahun dan dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi Idul Fitri pada 28 juli 2014.

Kompas TV Polisi Telah Periksa 19 Saksi Terkait Bom Molotov di Samarinda
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com