Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Djan Akan Evaluasi Dukungan, Ini Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot

Kompas.com - 14/11/2016, 11:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Bestari Barus mengatakan, pihaknya tidak mengharapkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menarik dukungan terhadap Ahok-Djarot.

Hal tersebut menyusul rencana PPP kubu Djan mengevaluasi dukungan terhadap Ahok-Djarot.

"Tapi setiap partai tentu punya hak dan mekanisme internal. Sama seperti Partai Nasdem," kata Bestari saat dihubungi, Senin (14/11/2016).

Selain menyerahkannya kepada internal PPP Djan, Bestari mengatakan pihaknya juga menyerahkan kepada Ahok-Djarot. 

"Tim kan hanya perpanjangan tangan paslon. Kalau Ahok-Djarot menganggap (tarik dukungan) itu enggak apa-apa ya kita tetap jalan," ucap Bestari.

"Kalau Ahok-Djarot menganggap ini diperlukan ya tentu mereka melakukan upaya dan langkah-langkah (untuk PPP Djan mempertahankan dukungan)," kata dia.

(Baca: PPP Djan Faridz Akan Evaluasi Dukungan terhadap Ahok-Djarot)

Adapun jika PPP Djan menarik dukungan, hal tersebut tak akan membuat pasangan Ahok-Djarot gugur dalam pencalonan.

Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tentang Pencalonan.

"Tapi tentunya mengevaluasi (dukungan) harus ditanya juga apa yang mau dievaluasi, apakah semakin memperkuat dukungan terhadap Ahok atau menariknya," kata politisi Partai Nasdem itu.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebelumnya juga mengaku akan mengevaluasi pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok apabila yang bersangkutan berstatus tersangka.

Ahok saat ini berstatus sebagai terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama atas ucapannya yang menyitir salah satu ayat dalam kitab suci saat berbicara di hadapan warga di Kepulauan Seribu.

"Kalau Ahok tersangka, kami evaluasi pencalonannya. Kami kaji aspek yuridis dan moralnya. Moralitas kita sebagai partai pendukung harus tetap dijunjung tinggi," kata Surya saat menghadiri perayaan ulang tahun kelima Nasdem di kantor DPP Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).

(Baca: Jika Ahok Tersangka, Nasdem Akan Evaluasi Dukungannya)

Saat ditanya apakah rencananya mengevaluasi pencalonan Ahok bila berstatus tersangka merupakan sinyal Nasdem untuk menyuruh Ahok mundur, Surya menjawab diplomatis.

"Disuruh mundur itu berarti ada dasarnya. Kalau enggak ada dasarnya ngapain suruh mundur," kata Surya.

Kompas TV Presiden Tak Akan Intervensi Proses Hukum Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com