Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kembali Berharap Tak Ada Demonstrasi pada 25 November 2016

Kompas.com - 13/11/2016, 08:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berharap tak ada lagi demonstrasi pada 25 November 2016 terkait kasus dugaan penistaan agama.

"Kita harapkan sudah tidak ada demo lagi," kata Presiden Jokowi saat menghadiri acara doa bersama di Econvention, Ancol, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Ia mengatakan, demonstrasi yang terjadi pada 4 November 2016 dihadiri oleh ribuan masyarakat dengan didasari niat baik dan kesungguhan.

Selain itu, Presiden juga mengakui bahwa penyampaian pendapat dan aspirasi melalui aksi turun ke jalan juga dibenarkan oleh undang-undang.

Namun, ia menegaskan, hal itu tetap harus dilakukan dengan mengikuti kerangka aturan yang berlaku dan bukan berarti diperkenankan untuk berbuat anarkistis.

"Diharapkan tidak ada demo lagi. Menghabiskan energi," katanya pula.

Presiden Jokowi juga membantah kehadirannya dalam forum-forum keagamaan, termasuk pertemuan dengan para ulama, habib, dan kiai, yang dilakukannya dalam beberapa waktu terakhir, merupakan upaya untuk meredam rencana demonstrasi susulan pada 25 November 2016.

Ia kembali menegaskan kepada ribuan masyarakat yang hadir dalam silaturahim nasional di Ancol, Jakarta, itu untuk tidak akan mengintervensi proses hukum persoalan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya sampaikan masalah yang berkaitan dengan Jakarta. Sejak awal saya sampaikan saya tidak mau intervensi masalah hukum. Serahkan saja kepada hukum," kata Presiden.

Menurut dia, sebelum demonstrasi 4 November 2016, proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok juga sudah berlangsung.

Namun, kata Presiden, segala sesuatu, termasuk proses hukum yang berjalan, membutuhkan waktu. Bahkan, saksi-saksi sudah dimintai keterangan dan diperiksa.

"Kok pada enggak sabaran. Jadi, mari kita tunggu hasil proses hukum itu seperti apa," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar aparat hukum tidak ditekan dan dipaksa untuk memproses atau bahkan menangkap Ahok.

(Hanni Sofia/ant)

Kompas TV MUI Imbau Tidak Ada Demo Susulan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com