Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HMI Bantah Laporkan SBY ke Bareskrim Polri

Kompas.com - 11/11/2016, 16:46 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) membantah telah melaporkan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bareskrim Polri.

SBY sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penghasutan saat berpidato di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016).

Saat itu, SBY menyikapi aksi unjuk rasa sejumlah ormas keagamaan yang mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Koordinator tim kuasa hukum PB HMI, Muhammad Syukur Mandar mengatakan, secara organsiasi, hanya PB HMI dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang dapat diakui secara resmi.

Sedangkan pelapor membawa nama Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi.

"Kalau ada yang mengatasnamakan HMI itu kelompok garis keras. Tentu perbuatannya tidak sehaluan dengan apa yang diputuskan HMI, karena kami jelas mendukung sepenuhnya aksi 4 November itu," kata Syukur di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Syukur menyebutkan, sikap PB HMI dan KAHMI menegaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok harus diutamakan dari penegakan hukum.

Selain itu, kata dia, pihaknya sedang berfokus pada pembelaan hukum atas penangkapan kader HMI.

"Fokus kami adalah penangkapan terhadap kader HMI yang dituduh provokator. Sedang kami susun dalam sehari dua hari ini," ucap Syukur.

Ketua umum PB HMI Mulyadi P Tamsir  mengatakan dirinya tidak mengenal Mustagfirien selaku pelapor. Menurut dia, Mustagfirien tidak terdaftar dalam keanggotaan resmi HMI.

"Kami tidak kenal siapa dia. Namanya juga tidak ada dalam daftar kader," ujar Mulyadi.

Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, Mustaghfirien sebelumnya menduga, pidato SBY tersebut mengandung hasutan dan kebencian.

(Baca: Alumni HMI Laporkan SBY ke Polisi karena Dianggap Provokatif)

Hal itu, kata Mustaghfirien, telihat dalam kalimat SBY, "Kalau (pendemo) sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai Lebaran kuda masih ada unjuk rasa itu."

Mustaghfirien menilai, kalimat tersebut telah memprovokasi masyarakat yang ingin melakukan aksi damai untuk berbuat anarkistis.

Kompas TV SBY: Unjuk Rasa Bukan Kejahatan Politik Asal Tak Anarkis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com