Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa Tujuh Jam, Buni Yani Dicecar 28 Pertanyaan

Kompas.com - 10/11/2016, 18:05 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengunggah video pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait surat Al Maidah ayat 51 ke media sosial, Buni Yani selesai menjalani proses pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Buni keluar pukul 16.20 setelah tujuh jam dimintai keterangan, Kamis (10/11/2016).

Ketua kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian mengatakan, kliennya dicecar 28 pertanyaan selama proses pemeriksaan.

Aldwin mengatakan, Buni ditanyai seputar video yang disebarkannya melalu media sosial.

Beberapa pertanyaan, kata Aldwin, menggali mengenai sumber dan penyuntingan video.

(Baca: Ahok: Buni Yani Tidak Edit Video Saya, tetapi Transkripnya Dia "Nipu")

"Yang digali itu betul tidak Pak Buni mengedit video? Betul enggak sumber ini dari Pak Buni? Betul enggak yang menyunting ini pertama kali dari Pak Buni? Itu digali terus oleh penyidik," ujar Aldwin di depan Kantor Bareskrim Mabes Polri di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, seusai pemeriksaan.

Aldwin menuturkan, pemeriksaan ini dilakukan guna mengklarifikasi tuduhan penyuntingan video yang ditujukan kepada Buni.

Buni, kata Aldwin, menegaskan bahwa tidak pernah melakukan pemenggalan kata "pakai" dalam video yang diunggah ke media sosial.

Menurut Aldwin, Buni hanya mengunggah ulang video berdurasi 31 detik tersebut dari akun Media NKRI.

"Video itu bukan disunting oleh Pak Buni. Hanya mengupload ulang. Sebetulnya pemeriksaan ini klarifikasi karena namanya disebut dalam pemeriksaan sebelumnya, termasuk oleh Pak Ahok," ucap Aldwin.

Hal senada disampaikan Buni. Buni mengaku hanya mengunggah video tersebut tanpa melakukan penyuntingan.

(Baca: Ahok: Saya Bersedia Dipenjara kalau Buat Negara Gaduh, Buni Yani Berani Enggak?)

"Sama seperti apa adanya dengan yang kita dapatkan dari Media NKRI. Jadi apa yang saya dapatkan dari video Media NKRI yang mengupload video tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016. Itu kita upload ulang pada tanggal 6 Oktober 2016 tanpa ada perubahan apapun," ucap Buni.

Dalam pemeriksaan itu, Buni membawa dua alat bukti, yakni ponsel yang berisikan video itu dan potongan gambar akun lain yang mengunggah video sebelum Buni.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com