Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenangan Trump Tak Akan Ubah Sikap Indonesia atas Kemerdekaan Palestina

Kompas.com - 10/11/2016, 15:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan, apapun kebijakan Donald Trump ketika menjabat Presiden Amerika Serikat (AS) nantinya, tak akan mengurangi dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina.

Diketahui, Trump memang tak mendukung pendirian negara Palestina. Israel sendiri mengklaim cita-cita pendirian negara Palestina berakhir dengan terpilihnya Trump.

(baca: Israel: Kemenangan Donald Trump Akhiri Cita-cita Pendirian Negara Palestina)

"Terkait Palestina apapun posisi AS tidak akan kurangi posisi Indonesia dalam support kemerdekaan Palestina. Bilateral, regional, maupun multilateral," kata Tata, sapaan akrabnya, dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (10112016).

Tata menyatakan, semua pihak harus membedakan antara retorika kampanye yang disampaikan oleh Trump dengan kebijalan politik luar negeri yang nantinya akan direalisasikan.

(baca: Ini Pesan Kemenlu RI untuk WNI di AS Sikapi Kemenangan Donald Trump)

Ia mengatakan, sebagai negara paling berpengaruh di dunia, tentu AS akan mempertimbangkan setiap kebijakan politik luar negeri yang akan diambil.

"Kita harus lihat ke depan kebijakan strategi AS. AS sebagai salah satu negara yang punya influence besar di ekonomi politik global. Pastinya akan jadi pertimbangan mereka sendiri dalam mengambil kebijakan," lanjut Tata.

Presiden Palestina Mahmud Abbas, Rabu (9/11/2016), menyerukan agar presiden terpilih AS Donald Trump bekerja lebih keras untuk mewujudkan sebuah negara Palestina merdeka.

"Kami siap untuk melakukan kesepakatan dengan presiden terpilih dengan basis tetap solusi dua negara dan membentuk negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967," kata juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina.

(baca: Kemenlu RI: Tak Ada Kekhawatiran Terpilihnya Trump sebagai Presiden AS)

Namun, pernyataan berbeda keluar dari kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Hamas mengatakan, pihaknya tak berharap banyak adanya perubahan kebijakan AS terhadap Palestina.

"Rakyat Palestina yakin tak akan ada banyak perubahan kebijakan AS terhadap Palestina di bawah kebijakan presiden baru," kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri.

"Kebijakan AS terhadap Palestina tetap menggunakan dasar yang bias," kata Abu Zuhri.

"Meski demikian, kami berharap presiden baru AS ini akan mengevaluasi kebijakan ini dan seimbang dalam menghadapi isu Palestina," kata Abu Zuhri.

Kompas TV Ucapan Selamat Presiden Jokowi Kepada Trump

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com