Kompas.com - 09/11/2016, 11:00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016). Ambaranie Nadia K.MMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).
|
EditorKrisiandi

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya kerja sama multi negara untuk menyelesaikan permasalahan illegal fishing.

Menurut Susi, pencurian ikan kerap melibatkan banyak negara dalam satu kasus. 

Oleh karena itu, Susi meminta agar illegal fishing menjadi salah satu prioritas negara-negara yang tergabung dalam Interpol untuk mencari strategi penanganannya.

"Dalam dua tahun kita analisis, investigasi, dan penindakan, illegal fishing lebih dari sekadar pencurian ikan. Melibatkan banyak negara," ujar Susi dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center di Bali, Rabu (9/11/2016).

(Baca: Susi: Transformasi Hukum Percepat Penyelesaian Kasus "Illegal Fishing")

Susi menjadi pembicara utama dalam sidang umum Interpol. Ia berbagi pengalaman menangani persoalan kelautan, seperti halnya illegal fishing.

"Satu kapal, krunya bisa dari berbagai negara. Memang melibatkan multi nasional. Dan sebaiknya Interpol mengambil peran yang penting dan sangat dibutuhkan dalam hal ini," kata dia.

Susi mengatakan, perlawanan Indonesia terhadap illegal fishing bisa begitu kuat karena adanya dukungan politik dari Presiden Joko Widodo.

Jokowi, kata dia, punya misi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Hal itu sejalan dengan misi Susi yang ingin menindak tegas kejahatan di kawasan perairan Indonesia.

Bagi banyak negara, kata Susi, aksi tersebut tidak mudah karena melawan pengusaha di negara-negara besar.

(Baca: "Illegal Fising" Bukan Hanya soal Ikan, melainkan Juga Penyelundupan BBM, Narkoba, dan Senjata)

"Bagi kita awalnya juga tidak mudah, karena praktik illegal fishing ini tidak hanya sekadar pencurian ikan tapi melibatkan uang yang sangat besar, keuntungan yang luar biasa," kata Susi.

Susi mengatakan, perlu ketegasan masing-masing negara untuk memecahkan persoalan ini.

Menurut dia, illegal fishing merupakan musuh bersama di negara manapun. Oleh karena itu, butuh sinergitas antarnegara yang bisa ditumbuhkan lewat forum Interpol.

"Pelaku-pelaku bisnis yang melakukan kriminal begini bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan. Ya kita mesti tumpas bersama," kata Susi.

Kompas TV 2 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditangkap

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.