PBNU: Pemenuhan Hak Minoritas adalah Bagian dari Keyakinan Warga Nahdliyin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar Umat Beragama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Imam Aziz, menilai saat ini masih terdapat jarak antara upaya pembangunan bangsa (nation building) dan pengembangan masyarakat.

Imam mengakui nation building di Indonesia memang berjalan dengan baik namun tidak dibarengi dengan pembangunan yang berorientasi kerakyatan.

"Saya paham sampai sekarang masih ada kesenjangan antara nation building dan di satu sisi pengembangan masyarakat. Ada jeda atau gap luar biasa," ujar Imam dalam Pertemuan Nasional Program Peduli Lakpesdam PBNU di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Imam mencontohkan banyaknya praktik diskriminasi yang dialami kelompok minoritas.

Sulitnya membuat Kartu Tanda Penduduk bagi penghayat keyakinan asli Indonesia, seperti misalnya Kaharingan, masih terjadi.

Dia memandang pemerintah dan masyarakat pada umumnya belum mampu memberikan ruang yang sama terhadap kelompok masyarakat tertentu.

"Keyakinan asli masyarakat adat masih dilihat sebagai agama yang tidak resmi," kata Imam.

Imam pun mengapresiasi Program Peduli yang diinisiasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU. Program ini untuk memenuhi hak kelompok minoritas di berbagai daerah.

Dia menegaskan bahwa warga Nahdliyin harus hadir dalam kerja-kerja yang terkait pemenuhan hak kaum minoritas dan memberikan dukungan pada masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya.

"Memenuhi hak masyarakat adalah bagian dari keyakinan NU, meski terhadap kelompok yang berbeda agama dan keyakinan," ungkapnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala riset dan advokasi Lakpesdam PBNU, Ufi Ulfiah, mengatakan, Program Peduli digagas untuk mendorong inklusi sosial di 13 Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi angka kemiskinan.

Ufi menjelaskan, Program Peduli berawal dari kekhawatiran atas meningkatnya kasus diskriminasi dan intoleransi di Indonesia.

Dia menyebut fenomena tersebut sebenarnya berakar pada persoalan kemiskinan dan kebijakan pemerintah yang seringkali mengabaikan kelompok minoritas.

Oleh sebab itu, Lakpesdam mendorong inklusi sosial dengan memfokuskan pada tiga aspek yakni penerimaan sosial, layanan non diskriminasi dan kebijakan publik yang adil.

Program Peduli akan dikembangkan pada daerah-daerah yang pernah dilanda konflil sosial, seperti Mataram, Sampit dan Cilacap.

"Pada level masyarakat, Program Peduli dikelola oleh organisasi pelaksana yang berasal dari LSM dan ormas," kata Ufi.