YLBHI: SBY Seharusnya Tidak Menyampaikan Info Intelijen kepada Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius mengatakan, informasi intelijen seharunya tidak diumumkan kepada publik.

Hal itu disampaikan Julius terkait pernyataan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyampaikan bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016), digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

"Info intelijen bukanlah informasi yang bisa langsung disebarkan kepada publik. User-nya presiden," kata Julius di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

(baca: Ini Kata Jokowi-Kalla soal Pernyataan SBY)

Julius menuturkan, informasi intelijen merupakan bahan mentah bagi pemerintahan dalam menyatakan sikap politik.

Untuk itu, pihak lain tidak berkepentingan bagi menyampaikan informasi tersebut.

Menurut Julius, informasi intelijen tersebut tidak melalui screening oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan SBY, kata dia, bersumber dari afiliasi politik SBY.

"Kita bisa lihat Presiden Jokowi coba menenangkan. Tidak bawa ke dalam konteks politik tapi keamanan dan ketertiban umum," ucap Julius.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

SBY sebelumnya bereaksi atas informasi yang disebutnya berasal dari intelijen bahwa ada parpol yang menggerakkan dan mendanai rencana aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah dan menghina.

(baca: SBY Bicara soal Kasus Ahok dan Isu Lain, Ini Tanggapan Jokowi)

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (1/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.

"Sekali lagi, karena saya mengetahui, saya dengar dan saya kroscek benar adanya, mudah-mudahan yang saya dengar tidak benar, tidak seperti itu kalau ada analisis intelijen, termasuk sumber kepolisian bahwa ada pihak ini yang mendanai, pihak ini menggerakkan, parpol ini yang punya kepentingan menggerakkan unjuk rasa besar itu," kata SBY.