Kompas.com - 03/11/2016, 07:26 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, tak berupaya melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana aksi unjuk rasa 4 November 2016.

Dalam unjuk rasa besok, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) akan turun ke jalan menuntut Ahok untuk diproses hukum.

"Saya minta juga langkah-langkah yang kami sudah laksanakan dihargai, untuk menunjukan bahwa kami tidak ada upaya untuk melindungi terlapor, dan lain-lain," ujar Tito dalam program Mata Najwa yang ditayangkan di Metro TV, Rabu (3/11/2016).

Dari 11 laporan terkait kasus Ahok, polisi terus mendalami apakah kasus tersebut merupakan pidana atau bukan.

(Baca: SBY Mengaku Dapat Informasi Intelijen soal Demo 4 November, Ini Kata Wakapolri)

Termasuk rencana memeriksa Ahok sebagai Terlapor, Senin (7/11/2016).

"Kami akan luncurkan surat panggilan kepada Basuki Tjahaja Purnama untuk kami dengar keterangannya Insya Allah Senin," sambungnya.

Tito menambahkan, mendalami kasus Ahok bukan berarti Kepolisian tak menghadapi risiko.

Bisa saja, proses hukum terhadap Ahok membuat banyak pihak melaporkan calon kepala daerah lain. Dia mengingatkan pilkada serentak akan digelar di 101 daerah.

"Bisa saja ada yang akan mengambil preseden kasus ini, bahwa ini dijalankan. Sehingga jika melaporkan yang lain juga akan diproses Kepolisian," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Sebelumnya, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan, Bareskrim Polri sedang menyelidiki laporan penistaan agama dengan terlapor Ahok. 

Bareskrim, kata dia, bahkan sudah memeriksa belasan saksi dalam kasus ini. (Baca: Wakapolri: Tuntutan Pengunjuk Rasa Kan Proses Hukum, Itu Sudah Jalan

Ahok bahkan berinisiatif mendatangi Bareskrim untuk mengklarifikasi pernyataannya yang mengutip surat Al Maidah saat berpidato di Kepulauan Seribu.

Kompas TV Polri Cegah Aksi Teror di Unjuk Rasa 4 November

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.