Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3.083 Keluarga Eks Timor Timur di Jatim Terima Kompensasi

Kompas.com - 31/10/2016, 06:01 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

SAMPANG, KOMPAS.com - Kementerian Sosial menyalurkan kompensasi bagi warga eks Timor Timur yang menetap di Indonesia.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25/2016.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Syahabuddin mengatakan, ada 27.700 kepala keluarga eks Timor Timur di Indonesia.

Dari jumlah itu, sebanyak 3.083 kepala keluarga menetap di Jawa Timur. Mereka tersebar di 38 kota/kabupaten.

"Sementara di Madura ada 40 kepala keluarga eks Timor Timur. Mereka tersebar di empat kabupaten, yaitu lima KK di Kabupaten Sampang, 15 KK di Kabupaten Bangkalan, 15 KK di Kabupaten Pamekasan, dan lima KK di Kabupaten Sumenep," papar Syahabuddin di Pendopo Kabupaten Sampang, Minggu (30/10/2016) malam.

Syahabuddin mengungkapkan, bantuan yang diberikan senilai Rp 10 juta per KK. Bantuan ini diberikan sekali seumur hidup. 

(Baca: Wiranto: Pemerintah Sudah Beri Perhatian ke Warga Eks Timor Timur)

Bantuan kompensasi yang diberikan pada seluruh keluarga di Jawa Timur mencapai Rp 30,83 miliar.

"Kami memberikan bantuan untuk warga eks Timor Timur di wilayah Madura sebesar Rp 400 juta. Kabupaten Sampang diberikan Rp 50 juta," ucap Syahabuddin.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini pemberian bantuan terhadap warga eks Timor Timur hampir tuntas.

Menurut Khofifah, 80 persen dari 27.000 warga eks Timor Timur telah mendapatkan bantuan kompensasi.

"Karena beberapa intervensi bantuan terhadap WNI eks Timor Timur di NTT sudah cukup. Sehingga sekarang pemerintah memberikan bantuan kepada WNI eks Timor Timur non NTT. Mungkin sudah 80 persen," kata Khofifah.

Kendati demikian, Kemensos masih membuka peluang bagi 5.000 kepala keluarga eks Timor Timur yang belum terdata.

(Baca: 4.736 Warga Eks Timor Timur di Jateng Dapat Kompensasi Rp 10 Juta)

Mereka diberi kesempatan memverifikasi data diri guna mendapatkan biaya kompensasi hingga November 2016.

"Dari 32.000 yang sudah sesuai dengan data masing-masing itu 27.000. sekarang kita sedang finalisasi yang 5.000. Kita berharap bahwa november selesai semua," kata Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com