Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis HAM Pertanyakan Rekaman Percakapan Pollycarpus dan Muchdi PR soal Munir

Kompas.com - 30/10/2016, 15:06 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) yakin bahwa kepolisian dan kejaksaan memiliki bukti penting dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib.

Para aktivis HAM mendesak agar bukti tersebut dapat diungkap ke publik dan menjadi novum baru untuk mengajukan peninjauan kembali kasus Munir ke Mahkamah Agung.

Aktivis Kasum, M Islah, mengatakan bahwa bukti penting itu adalah rekaman percakapan antara mantan pilot maskapai Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara, Muchdi PR.

"Rekaman suara ini adalah pembicaraan dari 41 hubungan telepon antara Pollycarpus dengan Muchdi PR yang menjadi temuan Ketua Tim (Penyelidikan Kasus) Munir saat itu sepulang dari Seatle, Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri, dan diakui oleh pihak Kejaksaan Agung," kata Islah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (30/10/2016). 

Aktivis lainnya, Choirul Anam, mengatakan bahwa sebelum kasus pembunuhan Munir masuk ke persidangan, ia bertemu dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Jasman Panjaitan dan Direktur Prapenuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung, Suroso.

Menurut Choirul, keduanya saat itu mengaku ada rekaman percakapan antara Muchdi dan Pollycarpus. Pengakuan serupa awalnya juga diungkapkan Bambang Hendarso Danuri.

"Isinya pendek-pendek, 'Siap, laksanakan.' Kami tanyakan apakah (rekaman) itu juga akan dilampirkan, Senin-nya kasus Muchdi berjalan di persidangan, tidak ada satu pun bukti rekaman tersebut," kata dia.

Choirul mempertanyakan keberadaan rekaman itu, apakah hilang atau disembunyikan. Ia yakin bahwa rekaman itu ada di kepolisian dan di kejaksaan.

Choirul mengaku telah mengonfirmasi keberadaan rekaman percakapan yang tidak disebutkan di dalam persidangan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Umum saat itu, Abdul Haris Ritonga.

Namun, Haris menyatakan bahwa rekaman itu tidak ada.

"Yang ada katanya hanya call data recorder (CDR)," ujarnya.

Choirul meragukan pernyataan Haris sebab sejumlah orang sebelumnya telah mengonfirmasi keberadaan rekaman itu.

Menurut dia, jika rekaman percakapan itu dibuka ke publik maka dapat menjadi bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com