Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen TPF Hilang, Imparsial Anggap Munir Jadi Korban Operasi Rahasia

Kompas.com - 28/10/2016, 08:13 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf menilai ada kekuatan tertentu dengan keahlian khusus yang berusaha menutupi kasus Munir dari sorotan publik.

Araf mengindikasikan hal tersebut dari lamanya pemerintah menemukan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

"Salah satunya terlihat dari masalah dokumen resmi kasus Munir ini" ujar Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Menurut Araf, dugaan adanya pemufakatan jahat dalam kasus Munir semakin menguat dengan lamanya pemerintah mengumumkan hasil laporan TPF kepada publik.

Araf mendasarkan dugaan pemufakatan jahat tersebut dari hasil laporan temuan TPF Munir. Padahal, salinan dokumen tersebut telah banyak beredar di internet.

Selain itu, pihak presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mengirimkan salinan dokumen TPF ke Sekretariat Negara.

"Ini semakin mempertegas bahwa pembunuhan terhadap Munir melibatkan operasi yang bersifat rahasia secara terencana dan bersekongkol," ujar Araf.

Dokumen resmi hasil laporan TPF Munir hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya.

Pemerintah melalui Sekretariat Negara menyatakan tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Padahal, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memerintahkan pemerintah harus mengumumkan hasil temuan TPF Munir kepada publik.

Pihak SBY pun mengirim salinan dokumen hasil penelusuran TPF kasus Munir kepada Presiden Joko Widodo.

(Baca juga: Istana Terima Salinan Dokumen TPF Munir dari SBY, Mensesneg Segera Serahkan ke Presiden)

Namun, balum diketahui langkah yang akan dilakukan Presiden Jokowi, apakah akan mengungkap hasil penelusuran TPF dan menuntaskan kasus Munir.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Bangun Opini, tetapi Fokus Selesaikan Kasus Munir)

Kompas TV Di Balik Kasus Kematian Aktivis HAM Munir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

Nasional
Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

Nasional
Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia 'Tidak Layak Pakai'

Pimpinan Komisi II DPR Sebut 70 Persen Komisioner KPU Se-Indonesia "Tidak Layak Pakai"

Nasional
Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Bahas Kerja Sama Keamanan dengan Turkiye, Menko Polhukam Bicara Penanggulangan Terorisme hingga Kepolisian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com