Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Akui Pemburuan Kelompok Santoso Dibantu Teknologi Australia

Kompas.com - 27/10/2016, 11:29 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa Australia telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia terkait upaya pemberantasan terorisme.

Salah satunya saat pengejaran pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. MIT merupakan organisasi radikal yang berafiliasi pada ISIS.

Wiranto menuturkan, keberhasilan aparat keamanan menewaskan Santoso tidak lepas dari peran intelijen dan teknologi yang dimiliki Australia.

"Sebenarnya sudah banyak bantuan yang diberikan dari Australia kepada Indonesia dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Terbukti dalam penumpasan Santoso, itu tidak terlepas dari bantuan intelijen Australia untuk bisa mengungkap lebih jauh lagi dengan teknologi yang canggih," ujar Wiranto usai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016).

(baca: Ini Cerita Panglima TNI Bagaimana Operasi Penyergapan Santoso)

Wiranto menjelaskan, selama ini pemerintah kedua negara telah menjalin kerja sama dalam pemberantasan terorisme, mengingat perkembangannya saat ini aksi teror tidak mengenal batas wilayah negara.

Indonesia dan Australia tengah menghadapi ancaman terorisme yang sama-sama bersumber pada ISIS.

(baca: Satu Anggota Kelompok Santoso Ditemukan Tewas Terseret Arus Sungai)

Pada kesempatan yang sama, Julie Bishop mengungkapkan, saat ini pemerintah Australia menduga ada sebagian anggota ISIS di Irak dan Suriah, kembali ke Tanah Airnya, antara lain Indonesia dan Australia.

"Kami menduga sebagian dari pejuang asing ini kembali ke Tanah Air mereka, salah satunya Indonesia dan Australia," ungkap Julie.

(baca: Basri Ditangkap, Kapolri Sebut Kelompok Santoso Makin Lemah)

Menurut Julie, diprediksi jumlah anggota ISIS asal Australia yang kini berada di Suriah dan Irak mengalami peningkatan empat hingga lima kali lipat.

Mereka memiliki jaringan, pengalaman dan kemampuan yang dapat membahayakan warga Australia.

"Pemerintah berupaya apa pun, salah satunya dengan bekerja bersama mitra kami di Indonesia untuk memastikan keselamatan kedua warga dari serangan teroris. Dan sangat penting, kedua negara saling berbagi informasi dan data intelijen untuk melindungi warga kami," katanya.

Kompas TV Jenazah Teroris Santoso Tiba di RS Bhayangkara Palu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com