Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri, Kementerian KKP, dan Kemenkeu Gagalkan Penyelundupan 404.385 Benih Lobster

Kompas.com - 26/10/2016, 15:54 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 404.385 ekor benih lobster ke Singapura dan Vietnam.

Penyelundupan tersebut digagalkan di 13 tempat kejadian perkara (TKP) yang terdapat lima wilayah, yakni Batam, Tangerang, Jakarta Barat, Bandara Soekarno Hatta, dan Tempat Pelelangan Ikan Kamal.

Penindakan tersebut dilakukan pada periode 24 September 2016 hingga 30 September 2016.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, penyelundupan benih lobster tersebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp 33, 15 miliar.

"Itu kalau dinilai harga bibitnya. Kalau benih lobster itu dibiarkan di laut besar. itu nilainya mencapai 200 kalinya. Jadi luar biasa sebetulnya," ujar Susi, dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Susi mengatakan, penyelundupan lobster tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama nelayan.

Nelayan Indonesia terbiasa langsung menangkap lobster di laut lepas.

Saat benih tersebut dicuri, kata Susi, nelayan akan kesulitan mencari lobster dewasa yang hidup di laut lepas.

"Karena bibitnya diambil jadi tidak ada lobster yang besar lagi," tambah Susi.

Ia mengapresiasi berhasilnya operasi gabungan penindakan penyelundupan yang dilakukan bersama Kepolisian dan Kemenkeu tersebut.

Menurut Susi, kerja sama lintas sektor ini dapat membantu mengatasi tindak kejahatan dari sektor kelautan, seperti penyelundupan benih lobster.

Susi pun berharap agar kerja sama tersebut dapat diperkuat agar penyelamatan kerugian negara dapat lebih maksimal.

"Koordinasi antar lembaga harus semakin diperkuat. Saling konsolidasi satu sama lain dan mengesampingkan egosektoral demi menyelamatkan kerugian negara akibat penyelundupan," tutur Susi.

Dari operasi gabungan tersebut, sebanyak 17 orang yang terlibat dalam proses pengiriman, pengangkutan, perdagangan, dan usaha penyelundupan benih lobster telah diamankan.

Sementara, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah disidik oleh Direktorat Tipidter Bareskrim Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com