JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa, menilai, jika berkas laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib hilang di semua institusi, hal itu akan menjadi skandal besar.
Selain di Sekretariat Negara (Setneg), berkas itu seharusnya ada di institusi lain yang terkait seperti Kejaksaan Agung.
"Kalau semua berkas hilang, ini berarti ada skandal besar. Kalau hilangnya di semua tempat, enggak mungkin ini sekadar enggak sengaja hilang," kata Desmond saat dihubungi, Rabu (26/10/2016).
Ia juga mempertanyakan anggota TPF yang terlibat pada saat itu.
(Baca: Respons SBY soal Kasus Munir, dari "Curhat" Merasa Tersudutkan hingga Dukung Penuntasan)
Desmond mengasumsikan, mereka juga menyimpan berkas rekomendasi tersebut.
Semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan seharusnya bertanggung jawab atas berkas rekomendasi itu.
"Saya kira kalau memang ada penghilangan ini benar-benar sebuah kejahatan, rezim siapa pun yang menghilangkan, entah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) atau siapa pun yang menghilangkan harus bertanggung jawab," kata politisi Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menanyakan ihwal berkas rekomendasi TPF Munir kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
(Baca: Ini Kata Mantan Ketua TPF soal Nama Hendropriyono dalam Laporan Kasus Munir...)
Sekretariat Negara sempat menyatakan berkas tersebut hilang. TPF menyerahkan berkas itu pada masa pemerintahan SBY.
Menanggapi hal itu, SBY memberikan klarifikasi pada Selasa (25/10/2016) kemarin.
Ia akan mengirimkan salinan berkas itu kepada pemerintah.