Kompas.com - 23/10/2016, 23:16 WIB
Kiri ke kanan: Sekretaris Aliansi Korban Vaksin Palsu Herlin Ika, Ketua YPKKI Marius Widjaja, dan Analisis Kajian YPKKI Indri RZD dalam gelar kajian pakar kesehatan terhadap berkas pengaduan para kirban vaksin palsu ke YLBHI, Jakarta, Minggu (23/10/2016). Fachri FachrudinKiri ke kanan: Sekretaris Aliansi Korban Vaksin Palsu Herlin Ika, Ketua YPKKI Marius Widjaja, dan Analisis Kajian YPKKI Indri RZD dalam gelar kajian pakar kesehatan terhadap berkas pengaduan para kirban vaksin palsu ke YLBHI, Jakarta, Minggu (23/10/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjaja mempertanyakan dasar pernyataan bahwa vaksin palsu tidak akan berdampak pada tubuh.

Hal ini diungkapkan Marius dalam gelar kajian pakar kesehatan terhadap berkas pengaduan para keluarga korban yang diduga menjadi korban vaksin palsu, ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sekaligus, mempertanyakan kejelasan pertanggungjawaban pemerintah mapun korporasi (rumah sakit) dalam penyelesaian beredarnya vaksin palsu yang meresahkan masyarakat.

Selain itu, ini juga merespons Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan jajarannya yang meyatakan bahwa vaksin palsu tidak menimbulkan efek samping untuk kesehatan anak.

(Baca: "Bu Menkes Mau Tidak Cucunya Diberi Vaksin Palsu?")

"Coba literatur mana yang menyatakan enggak apa-apa. Ini kami ingin mengcounter karena masyarakat menanyakan," ujar Marius di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2016).

Marius mengaku melihat proses pembuatan vaksin palsu tersebut. Menurutnya proses pembuatannya terbilang tidak steril serta berbagai zatnya dicampur tidak dengan takaran seharusnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya lihat peralatan yang disita di Bareskrim Polri dalam acara setengah tujuh pagi di Metro TV," kata dia.

"Vaksin palsu urusannya dengan racun. Ini saya lihat bagaimana pembuat seenak udelnya memasukan berbagai campuran. Dokter kalau mau bertindak saja harus dibersihkan, lha ini (vaksin) disuntikkan (ke tubuh)," tegas Marius.

Maka dari itu, lanjut Marius, pernyataan bahwa vaksin palsu tidak berdampak bagi anak patut disayangkan.

"Sangat saya sesalkan apalagi beliau kan dokter, spesialis," kata dia.

Sementara itu, Analisis Kajian YPKKI Indri RZD menyampaikan berdasarkan hasil kumpulan data dari sejumlah pihak yang ikut membantunya menunjukkan bahwa sejak 2013 hingga 2015 ada peningkatan keluhan dari para orangtua terhadap anak-anak yang menggunakan vaksin.

"Hasil kumpulan data teman-teman kemudian saya analisis, saya rinci, adanya keluhan yang dirasakan pasien selama dua tahun terakhir meningkat. ini ada apa," kata dia.

Dalam keterangan data diketahui sejumlah keluhan diantaranya penurunan daya tahan tubuh, dan berat badan anak-anak sulit meningkat.

Bahkan ada juga yang mengeluhkan tumbuh kembang anaknya jadi lamban dan belum bisa duduk, meski sudah berusia sembilan bulan.

"Itu efek dari vaksin itu. Nah itu saya duga begini, apakah karna vaksin palsu atau apa karena vaksin (vairan) yang diisi di vaksin itu, kan kita enggak tahu. Tapi ini jadi dibantah kan mengapa (anak) jadi delay speed," kata dia.

(Baca: Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, dampak vaksin palsu terhadap anak yang terpapar akan berbeda-beda tergantung kandungan di dalamnya.

Namun, umumnya vaksin palsu tidak menimbulkan efek berbahaya bagi penggunanya.

"Dari hasil uji lab kita ketahui hasilnya bahwa vaksin ini tidak ada isinya. Ada yang isinya kosong, ada juga yang isinya vaksin yang sama, tetapi kadarnya lebih rendah," ujar Maura melalui sambungan telepon dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (16/7/2016).

Kompas TV Mediasi Kasus Vaksin Palsu Tak Temui Titik Temu

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.