JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, sektor energi merupakan salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Dalam dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ia menilai, ketahanan energi di Indonesia justru menurun.
"Banyak masalah pengadaan energi yang harus kita kuatkan. Betul-betul banyak yang terbengkalai," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Agus menyebutkan, misalnya sikap pemerintah yang masih mengandalkan bahan baku fosil. Sedangkan fosil adalah energi yang tak terbarukan dan pasti akan ada habisnya.
Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah disahkan 2014 lalu dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemandirian energi.
Terlebih, energi panas bumi adalah energi yang ramah lingkungan. (baca: Dua Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Membangun Indonesia dari Pinggiran)
"Energi panas bumi betul-betul memenuhi pengendalian climate change. Sekarang energi panas bumi baru termanfaatkan 5 persen, sehingga kita betul-betul harus menguatkan ini," tutur Politisi Partai Demokrat itu.
Agus juga menyoroti masalah pembangunan infrastruktur. Meski masih belum merata se-Indonesia, namun ia menilai pemerintah menunjukan prestasi yang cukup baik di sektor tersebut dibandingkan sektor-sektor lainnya.
Pemerintah saat ini juga turut menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang penyelesaiannya sempat tertunda pada pemerintahan sebelumnya.
"Tapi masih banyak yang harus diperbaiki dan harus dikuatkan," ujarnya.
(baca: Pramono: Kepuasan Publik atas Jokowi Melebihi Saat Pilpres 2014)
Sektor ekonomi, menurut dia, adalah yang paling perlu digenjot, salah satunya berkaitan dengan daya beli masyarakat.
Meski begitu, pemerintah juga mencetak prestasi pada salah satu program di bidang ekonomi, yaitu penerapan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty).
"Tax amnesty menurut saya menunjukan tren perbaikan. Mudah-mudahan bisa mencapai target sampai April 2017," kata Agus.