Kompas.com - 18/10/2016, 16:32 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik pungli dan beking oleh aparat penegak hukum dan petugas kementerian masih terjadi di sektor importasi.

Untuk itu, KPK merekomendasikan beberapa hal guna mencegah agar praktik ilegal tersebut tidak terulang.

"Importasi kepabeanan memang banyak kami temui di Tanjung Priok, salah satunya soal pungli dan masih ada oknum Bea Cukai maupun aparat penegak hukum yang melindungi pihak importasi yang nakal," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/10/2016).

(Baca: Di Minahasa Utara, Jokowi Kembali Wanti-wanti soal Pungli)

Hari ini, KPK mengumpulkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses impor.

Beberapa di antaranya, Inspektorat Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI.

Tak hanya itu, perwakilan pelaku usaha juga dihadirkan untuk mendengar pengarahan KPK. Hasil kajian KPK kemudian dipaparkan dan diambil suatu komitmen bersama untuk mencegah praktik ilegal di sektor impor.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, perbaikan di sektor impor harus lintas sektoral. Itu karena menyangkut beberapa kementerian dan lembaga.

Misalnya, dalam hal penentuan jumlah kuota dan rekomendasi impor. Menurut Pahala, akan ada perbaikan dalam sistem importasi yang dikategorikan memiliki risiko tinggi.

Beberapa perbaikan misalnya, penyesuaian data antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, serta sinkronisasi no induk dan perbaikan administrasi.

Tak hanya itu, perbaikan koordinasi juga terhadap kepolisian, jaksa dan TNI dalam mengawasi praktik ilegal impor.

(Baca: Komitmen Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah)

Alex mengatakan, kajian KPK saat ini bukan untuk mencari-cari kesalahan oknum atau lembaga tertentu, namun bagaimana sistem importasi dan pemungutan cukai bisa lebih efektif.

Tujuannya, agar produksi dalam negeri tidak terganggu, tidak ada disparitas harga sehingga masyarakat bisa terlindungi.

"Itu tujuan ke depan, agar penyelundupan kami tekan, dan menciptakan daya saing," kata Alex.

Kompas TV Pemerintah Akan Bentuk Tim Berantas Pungli
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Nasional
Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Nasional
Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR

Sosok Aswanto, Hakim MK yang Mendadak Diberhentikan karena Kerap Anulir Produk DPR

Nasional
DPR Ganti Hakim MK Aswanto, Mahfud Enggan Ikut Campur

DPR Ganti Hakim MK Aswanto, Mahfud Enggan Ikut Campur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.