Kompas.com - 18/10/2016, 16:32 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa praktik pungli dan beking oleh aparat penegak hukum dan petugas kementerian masih terjadi di sektor importasi.

Untuk itu, KPK merekomendasikan beberapa hal guna mencegah agar praktik ilegal tersebut tidak terulang.

"Importasi kepabeanan memang banyak kami temui di Tanjung Priok, salah satunya soal pungli dan masih ada oknum Bea Cukai maupun aparat penegak hukum yang melindungi pihak importasi yang nakal," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/10/2016).

(Baca: Di Minahasa Utara, Jokowi Kembali Wanti-wanti soal Pungli)

Hari ini, KPK mengumpulkan sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan proses impor.

Beberapa di antaranya, Inspektorat Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI.

Tak hanya itu, perwakilan pelaku usaha juga dihadirkan untuk mendengar pengarahan KPK. Hasil kajian KPK kemudian dipaparkan dan diambil suatu komitmen bersama untuk mencegah praktik ilegal di sektor impor.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, perbaikan di sektor impor harus lintas sektoral. Itu karena menyangkut beberapa kementerian dan lembaga.

Misalnya, dalam hal penentuan jumlah kuota dan rekomendasi impor. Menurut Pahala, akan ada perbaikan dalam sistem importasi yang dikategorikan memiliki risiko tinggi.

Beberapa perbaikan misalnya, penyesuaian data antara Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, serta sinkronisasi no induk dan perbaikan administrasi.

Tak hanya itu, perbaikan koordinasi juga terhadap kepolisian, jaksa dan TNI dalam mengawasi praktik ilegal impor.

(Baca: Komitmen Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah)

Alex mengatakan, kajian KPK saat ini bukan untuk mencari-cari kesalahan oknum atau lembaga tertentu, namun bagaimana sistem importasi dan pemungutan cukai bisa lebih efektif.

Tujuannya, agar produksi dalam negeri tidak terganggu, tidak ada disparitas harga sehingga masyarakat bisa terlindungi.

"Itu tujuan ke depan, agar penyelundupan kami tekan, dan menciptakan daya saing," kata Alex.

Kompas TV Pemerintah Akan Bentuk Tim Berantas Pungli
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Nasional
Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Nasional
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Nasional
Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal 'Private Jet' yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Nasional
Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Jemput Paksa Menanti Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK

Nasional
Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Teka-teki Hakim Agung Bakal Temani Sudrajad Dimyati di Sel KPK

Nasional
Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Hobi Judi Lukas Enembe Terbongkar, Mahfud MD Dibuat Geram

Nasional
Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Sulitnya Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS: antara Dilema Surya Paloh dan Alotnya Nama Capres-Cawapres

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Minta Berobat ke Luar Negeri | Mahfud soal Hakim Agung yang Terseret OTT

Nasional
Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.