Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Irman Gusman Anggap Kebiasaan Buruk KPK Absen Sidang Praperadilan

Kompas.com - 18/10/2016, 11:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara mantan Ketua DPD Irman Gusman, Maqdir Ismail menganggap permintaan penundaan sidang praperadilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi hanya untuk mengulur waktu.

Ia menganggap, alasan ketidakhadiran KPK merupakan alasan klasik yang biasa dilontarkan ketika menghadapi praperadilan.

"Saya kira alasan-alasan seperti ini kebiasaan buruk yang dilakukan KPK," kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

KPK tidak menghadiri sidang perdana praperadilan Irman yang dijadwalkan hari ini. KPK menyurati hakim tunggal praperadilan I Wayan Karya.

(baca: KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Irman Gusman Diundur Pekan Depan)

Dalam suratnya, KPK berhalangan hadir karena berbenturan waktunya dengan sidang praperadilan lain dan kegiatan di luar kota.

Maqdir mengatakan, absennya KPK menunjukkan bahwa mereka tak menghargai proses praperadilan. KPK akan langsung melimpahkan perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi.

"Mereka tidak mau menghargai proses persidangan kalau perkara sudah dilimpah pengadilan. Hanya itu yang dikejar oleh KPK," kata Maqdir.

Maqdir berharap, KPK kooperatif dalam sidang praperadilan yang diundur pekan depan, Selasa (25/10/2016).

(Baca: KPK Siap Hadapi Praperadilan Irman Gusman)

Dengan demikian, proses sidang selama satu pekan bisa diselesaikan dengan baik.

Irman Gusman menggugat penangkapan dan penetapan tersangkanya oleh KPK.

Maqdir menganggap, KPK tak memberi kesempatan bagi Irman untuk melaporkan gratifikasi yang dia terima.

Semestinya, penyelenggara negara diberi waktu 30 hari untuk melaporkan barang atau uang yang dia terima kepada KPK.

(baca: Istri Irman Gusman Tolak Jadi Saksi untuk Suaminya)

Halaman:


Terkini Lainnya

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com