Jokowi: Prona Sudah 35 Tahun, Baru 44 Persen Tanah Warga Bersertifikat

SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan mempercepat realisasi program sertifikasi tanah.

Presiden mengatakan, program sertifikasi melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebenarnya sudah dimulai pada 35 tahun lalu, tetapi hasilnya belum maksimal.

"PRONA ini sudah 35 tahun tapi belum selesai. Sampai sekarang baru 44 persen," kata Jokowi saat menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada warga di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (16/10/2016).

Sebanyak, 3.515 warga yang mendapat sertifikat dalam acara ini. Mereka berasal dari Surakarta, Wonogiri, Boyolali, Kebumen, Pati, Karang Anyar, Kudus, Pemalang, Klaten, Grobogan, Demak, Kendal, Temanggung, Banjar Negara, Purbalingga dan Purbalingga.

"Masih kurang hampir separuhnya, 56 persen lagi, di seluruh Indonesia. Kurang lebih 60-an juta sertifiat yang harus diselesaikan kementerian BPN," ucap Presiden.

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sudah melakukan gebrakan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. Salah satunya adalah dengan mempekerjakan juru ukur tanah dari pihak ketiga.

"Kita Kekurangan juru ukur 10.000 (orang). Kalau ditambahi, diangkat dulu PNS kelamaan. Ya sudah, tidak usah PNS tapi diberi sertifikat juru ukur. Diuji. Langsung bantu BPN ukur tanah," lanjut Jokowi.

Selain itu, kata Presiden, pemerintah juga akan menambah juru pendataan sebanyak 15.000 orang. Ia meyakini dengan cara ini proses sertifikasi tanah warga akan lebih cepat.

Jokowi pun mengingatkan kepada petugas BPN agar tidak meminta pungutan liar kepada warga yang mengurus sertifikat tanah. Ia menekankan saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas pungli di semua sektor.

"Awas kalau ada yang pungli. Hati-hati. Ini sudah saya ingatkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menargetkan, proses sertifikasi tanah warga di seluruh Indonesia selesai pada 2025.