Kompas.com - 14/10/2016, 19:24 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Hendardi mengatakan, tak ada permintaan dari pemerintah untuk menyerahkan kembali dokumen hasil investigasi kasus Munir.

Dokumen yang seharusnya disimpan di Kementerian Sekretaris Negara itu dikabarkan hilang.

"Belum ada permintaan presiden ke mantan-mantan anggota TPF terkait dokumen," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Jumat (14/10/2016).

Menurut Hendardi, seharusnya Presiden Joko Widodo proaktif mencari dokumen tersebut, seandainya benar-benar hilang.

Para mantan anggota TPF pun masih menyimpan salinannya dan bisa memberikan jika diminta Presiden.

Mereka tak bisa begitu menyerahkan salinan dokumen jika tak ada permintaan.

"Tidak mungkin. TPF tidak punya kewenangan, karena sudah diserahkan ke Presiden (Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Hendardi.

Hendardi mengatakan, yang berhak mempublikasikan isi dokumen itu hanya Presiden. Ia meyakini dokumen itu masih disimpan oleh Kementerian Sekretaris Negara.

"Ada kok di pemerintah. Malas mencari saja," kata Hendardi.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Alexander Lay mengatakan, berdasarkan pemberitaan media massa, laporan TPF kematian Munir itu dipegang oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri Gufron pun menyangsikan keterangan yang menyatakan dokumen penyelidikan kasus Munir tidak berada di Kemensetneg.

Dia meyakini dokumen tersebut tersimpan di Kemensetneg, namun Pemerintah belum mempunyai political will untuk membukanya kepada publik.

Oleh sebab itu, kata Gufron, jika benar-benar memiliki kemauan untuk menuntaskan kasus Munir, Presiden harus menindaklanjuti keputusan KIP dengan memerintahkan Kemensetneg menelusuri keberadaan dokumen penyelidikan TPF.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Prabowo Sebut Punya Semangat yang Sama dengan PKB pada Pemilu 2024

Nasional
Soal Tersangka Kasus Brigadir J Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Ekspose Besok

Soal Tersangka Kasus Brigadir J Bertambah, Kabareskrim: Tunggu Ekspose Besok

Nasional
Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Menkeu: APBN 2023 Diprioritaskan untuk IKN Hingga Pemilu

Nasional
Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Kasus Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo Bisa Dipecat Jika Terbukti Langgar Etik

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres Lagi di 2024

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres Lagi di 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 4.425, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.249.403

UPDATE 8 Agustus 2022: Bertambah 4.425, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.249.403

Nasional
Penyidikan Dugaan Pidana Irjen Ferdy Sambo Hilangkan Bukti Kasus Brigadir J Diyakini Sudah Jalan

Penyidikan Dugaan Pidana Irjen Ferdy Sambo Hilangkan Bukti Kasus Brigadir J Diyakini Sudah Jalan

Nasional
Kemenkes Pastikan Kasus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes Pastikan Kasus Cacar Monyet Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Seskab Sebut Nama Pengganti Tjahjo Kumolo Hampir Mengerucut

Seskab Sebut Nama Pengganti Tjahjo Kumolo Hampir Mengerucut

Nasional
Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Menkeu: Subsidi Tahun ini Rp 502 Triliun, Tahun Depan Meningkat

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Sekjen PDI-P: Kalau Urusan Capres-Cawapres Ada Momennya

Jokowi Disebut "Ada Hati" dengan Prabowo, Sekjen PDI-P: Kalau Urusan Capres-Cawapres Ada Momennya

Nasional
Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Posisi Menpan RB Jatah PDI-P, Jokowi Akan Minta Masukan Mega soal Pengganti Tjahjo

Nasional
Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Publik Diminta Tak Berspekulasi soal Dugaan Pelecehan Seksual Istri Ferdy Sambo

Nasional
Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Partai Gerindra Daftar Pemilu 2024, Prabowo: Harus Bersaing Keras, Mengadu Program

Nasional
Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Cak Imin Sentil Sri Mulyani karena Anggaran KPU Tahun Ini Macet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.