Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Isu SARA Muncul karena Tidak Bisa Bertarung di Level Substansif"

Kompas.com - 14/10/2016, 18:07 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menyayangkan masih digunakannya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Menurut Ade, penggunaan isu SARA sudah berlangsung secara masif pada 2014 dan tetap digunakan saat ini.

Ade menjelaskan, terdapat dua isu dalam komunikasi, yaitu isu inti dan isu pinggiran. Dalam konteks pemilu, isu inti misalnya terkait visi-misi dan program calon kepala daerah.

Sedangkan isu pinggiran, bukan merupakan isu yang penting namun bisa memengaruhi peta keterpilihan suara. Isu SARA termasuk dalam kelompok ini.

"Pemilu tahun 2014, kenapa isu agama digunakan, Karena kalau pakai isu inti susah menang," kata Ade dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jumat (14/10/2016).

Ade mencontohkan, pada pemilu presiden 2014 elektabilitas Prabowo berada jauh di bawah Joko Widodo. Setelah itu isu SARA bergulir, perbedaan elektabilitas pun menjadi tidak signifikan.

Menurut Ade, hal ini juga terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Sebelum dua pasangan calon Pilkada Jakarta ditetapkan, lanjut Ade, elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tinggi.

Namun, setelah ditetapkan tiga pasangan calon kepala daerah dan isu SARA bergulir, peta dukungan bagi pasangan calon kepala daerah menjadi berubah.

"Isu agama digunakan semata karena tidak bisa bertarung di level substansif. Karena di level itu hampir sulit mengalahkan Ahok," ucap Ade.

Kompas TV Kampanye Pilkada Bebas dari Isu SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com