Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS: Kayak Enggak Ada Doktor Minyak Selain Arcandra Saja

Kompas.com - 14/10/2016, 17:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan, penunjukan Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Arcandra Tahar sebagai wakilnya sarat dengan kepentingan politik.

"Kayak enggak ada doktor minyak selain Arcandra saja di Indonesia," kata Nasir saat dihubungi, Jumat (14/10/2016).

Anggota Komisi III DPR itu menilai janggal penunjukan Arcandra sebagai Wakil Menteri ESDM. Sebab, sebelumnya Arcandra yang sempat diangkat sebagai menteri akhirnya diberhentikan karena tersangkut masalah kewarganegaraan ganda.

Hal itu, kata Nasir, menunjukkan seolah ada pemaksaan dari Presiden agar tetap mempertahankan Arcandra di internal Kementerian ESDM.

"Ini kan jadi terlihat seolah ada kepentingan politik yang bermain di balik ini semua. Kan doktor minyak di Indonesia enggak cuma Arcandra, ada apa ini kok terus dipertahankan," tutur Nasir.

Nasir juga mengkritik pengangkatan Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM yang dianggap janggal.

Sebab, sebelumnya Jonan sempat diberhentikan dari jabatan Menteri Perhubungan. Menurut Nasir, bila seseorang diberhentikan dari jabatan menteri, pastinya dianggap tak layak oleh Presiden.

Karena itu, pengangkatan kembali Jonan sebagai menteri tentu menimbulkan pertanyaan.

"Kalau begitu selama ini dasar pengangkatan menteri itu apa? Kok orang yang pernah diberhentikan dari menteri terus diangkat lagi jadi menteri," ucap Nasir.

"Ini menunjukkan kalau Presiden tak punya parameter saat mengangkat menteri. Kalau begitu, kabinet ini enggak layak dikatakan kabinet profesional karena parameter pengangkatan menteri saja enggak ada," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM, Jumat (14/10/2016).

Menurut Jokowi, alasan utama penunjukan keduanya adalah alasan manajerial.

"Ini isu manajemen, jangan ditarik ke isu-isu personal dan politik," kata Jokowi.

(Baca juga: Jokowi Minta Penunjukan Jonan-Arcandra Tak Ditarik ke Isu Personal dan Politik)

Selama ini posisi menteri ESDM dipegang oleh pelaksana tugas sementara, yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Arcandra pernah menjabat sebagai Menteri ESDM. Namun, baru 20 hari menjabat, ia dicopot Jokowi karena masalah kewarganegaraan. Ia diketahui memegang paspor Amerika Serikat.

Belakangan, setelah melakukan analisis, pemerintah memutuskan bahwa Arcandra berstatus warga negara Indonesia. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 September 2016.

(Baca juga: Arcandra Tahar: Semoga Niat Saya Pulang Diluruskan)

Kompas TV Arcandra: Semoga Niat Saya Pulang, Diluruskan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com