Para Tersangka Kasus Mafia Beras Dijerat Lima Pasal Berlapis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri menetapkan lima tersangka baru dalam kasus mafia beras dengan modus mencampur beras subsidi dengan nonsubsidi.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, lima tersangka dijerat sejumlah pasal berlapis.

"Ada lima pasal berlapis yang disangkakan kepada mereka yang bermain dalam kartel perdagangan mafia beras Bulog," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Pertama, para pelaku dijerat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pasal 139 juncto pasal 81 ayat (1) dan pasal 141 juncto Pasal 89. 

Kedua, pelaku juga dijerat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kemudian, mereka dikenakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tak hanya itu, kata Boy, para tersangka juga dikenakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hingga hari ini, kelima tersangka masih diperiksa penyidik. Belum diputuskan apakah akan dilakukan penahanan terhadap mereka.

"Baru sore nanti ada ketetapan status ditahan atau tidak," kata Boy.

Dalam kasus ini, polisi menjerat Kepala Bulog Divre DKI Jakarta-Banten Agus Dwi Indirato dan empat pihak swasta sebagai tersangka. Keempat orang itu adalah CS, MGS, TID, dan S alias A.

Penangkapan Agus Dwi dan empat tersangka lain dilakukan setelah menggeledah kantor Bulog Divre DKI Jakarta-Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sejumlah tempat lainnya.

(baca: Kepala Bulog Jakarta-Banten Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan)

Adapun barang bukti yang disita, yaitu sejumlah dokumen yang dianggap terkait dengan tindak pidana.

Salah satunya bukti transfer dari distributor tidak resmi untuk pembelian cadangan beras pemerintah.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sebelumnya menyita ratusan ton beras yang telah dicampur di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.