Pantauan Ombudsman, Sarana dan Prasarana Pembuatan E-KTP Tak Memadai

Kompas.com - 10/10/2016, 23:03 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik dalam membuat kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, terutama sarana dan prasarananya.

Berdasarkan pantauan, Ombudsman menilai, pemerintah tidak serius dalam percepatan pembuatan KTP elektronik.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, beberapa kecamatan di luar Jawa menghadapi kendala saran dan prasarana, seperti koneksi internet yang tidak lancar, padamnya listrik, dan kerusakan alat perekam data.

"Mereka berusaha melakukan secara manual dengan komputer dan hanya bisa sebulan sekali mengantar hasil perekaman ke Disdukcapil kabupaten/kota setempat," kata Suaedy, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Suhaedy mengatakan, kondisi itu menyebabkan terjadi antrean panjang dan ketidakpastian layanan dalam pembuatan KTP elektronik.

Sarana dan prasarana khusus bagi kaum difabel dan lansia juga tidak tersedia.

Sedangkan layanan jemput bola hanya dilakukan di jalan raya dan tempat keramaian umum.

Selain itu, pantauan Ombudsman, tidak ada kejelasan petunjuk pelaksanaan teknis (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bagi penyelenggara di Disdukcapil kabupaten/kota dan kecamatan.

"Ada kecamatan yang menerapkan kuota pendaftaran dalam sehari 50 orang, tapi ada juga yang menerapkan antrean berdasarkan kuota pengambilan nomor yang dibatasi hingga pukul 12 siang," ujar Suaedy.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X