Pantauan Ombudsman, Sarana dan Prasarana Pembuatan E-KTP Tak Memadai

Kompas.com - 10/10/2016, 23:03 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik dalam membuat kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, terutama sarana dan prasarananya.

Berdasarkan pantauan, Ombudsman menilai, pemerintah tidak serius dalam percepatan pembuatan KTP elektronik.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, beberapa kecamatan di luar Jawa menghadapi kendala saran dan prasarana, seperti koneksi internet yang tidak lancar, padamnya listrik, dan kerusakan alat perekam data.

"Mereka berusaha melakukan secara manual dengan komputer dan hanya bisa sebulan sekali mengantar hasil perekaman ke Disdukcapil kabupaten/kota setempat," kata Suaedy, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Suhaedy mengatakan, kondisi itu menyebabkan terjadi antrean panjang dan ketidakpastian layanan dalam pembuatan KTP elektronik.

Sarana dan prasarana khusus bagi kaum difabel dan lansia juga tidak tersedia.

Sedangkan layanan jemput bola hanya dilakukan di jalan raya dan tempat keramaian umum.

Selain itu, pantauan Ombudsman, tidak ada kejelasan petunjuk pelaksanaan teknis (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bagi penyelenggara di Disdukcapil kabupaten/kota dan kecamatan.

"Ada kecamatan yang menerapkan kuota pendaftaran dalam sehari 50 orang, tapi ada juga yang menerapkan antrean berdasarkan kuota pengambilan nomor yang dibatasi hingga pukul 12 siang," ujar Suaedy.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X