Pantauan Ombudsman, Sarana dan Prasarana Pembuatan E-KTP Tak Memadai

Kompas.com - 10/10/2016, 23:03 WIB
Ilustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROIlustrasi: e-KTP yang telah selesai dicetak.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik dalam membuat kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, terutama sarana dan prasarananya.

Berdasarkan pantauan, Ombudsman menilai, pemerintah tidak serius dalam percepatan pembuatan KTP elektronik.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengatakan, beberapa kecamatan di luar Jawa menghadapi kendala saran dan prasarana, seperti koneksi internet yang tidak lancar, padamnya listrik, dan kerusakan alat perekam data.

"Mereka berusaha melakukan secara manual dengan komputer dan hanya bisa sebulan sekali mengantar hasil perekaman ke Disdukcapil kabupaten/kota setempat," kata Suaedy, di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Suhaedy mengatakan, kondisi itu menyebabkan terjadi antrean panjang dan ketidakpastian layanan dalam pembuatan KTP elektronik.

Sarana dan prasarana khusus bagi kaum difabel dan lansia juga tidak tersedia.

Sedangkan layanan jemput bola hanya dilakukan di jalan raya dan tempat keramaian umum.

Selain itu, pantauan Ombudsman, tidak ada kejelasan petunjuk pelaksanaan teknis (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bagi penyelenggara di Disdukcapil kabupaten/kota dan kecamatan.

"Ada kecamatan yang menerapkan kuota pendaftaran dalam sehari 50 orang, tapi ada juga yang menerapkan antrean berdasarkan kuota pengambilan nomor yang dibatasi hingga pukul 12 siang," ujar Suaedy.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X