Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Kendala Ini Jadi Alasan Kerja Sama BPJS-Perusahaan Asuransi Belum Terealisasi

Kompas.com - 06/10/2016, 15:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Asuransi Indonesia Hendrisman Rahim mengaku masih ada sejumlah kendala dalam upaya menjalin kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan perusahaan asuransi.

Sehingga, hingga kini kerja sama tersebut belum terelasiasi.

Hendrisman mengatakan, salah satu pembahasan yang masih dilakukan secara intensif yaitu terkait coordination of benefits (CoB) atau koordinasi manfaat. Pembahasan mengenai persoalan itu dinilai sudah hampir mendekati titik terang.

"Sehingga industri asuransi ini bisa melakukan CoB dengan BPJS. Dengan demikian kami bisa masuk di atasnya limit yang dipunya BPJS," kata Hendrisman di Kantor Wapres, Kamis (6/10/2016).

Kendala lain, menurut dia, yakni bagaimana menyatukan sistem yang dimiliki perusahaan asuransi dengan sistem yang dimiliki BPJS.

"Jadi kami membicarakan ini kalau sistemnya sudah klop, sudah cocok segala macam, dan bisa kami uji cobakan. Ini baru bisa berjalan," kata dia.

Diakui Hendrisman, masyarakat sempat khawatir dengan kabar kerja sama ini. Sebab, jika ada masyarakat yang membayar dua premi asurasi, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan.

Masyarakat peserta BPJS biasanya hanya dilayani di ruang kelas tiga apabila dirawat di rumah sakit. Sedangkan, mereka membeli polis asuransi lain, agar bisa dirawat di kelas satu.

"Dia punya polis dua beli di luar karena ingin kelas satu, nanti BPJS bayar yang kelas tiga, kita bayar yang kelas satu," ujarnya.

Kompas TV Jokowi: Pasien Banyak, Ruangnya Tak Cukup
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com