Kapolri Akui Masih Banyak Pengusaha yang Takut Ikut Amnesti Pajak

Kompas.com - 05/10/2016, 17:25 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Ambaranie Nadia K.MKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengakui, masih ada pengusaha yang ragu mengikuti program Tax Amnesty. Mereka khawatir data perpajakan dibocorkan atau dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

"Mungkin ada yang belum jelas sehingga ada keragu-raguan. Maka, tolong disampaikan betul bahwa UU Tax Amnesty itu menjamin kerahasiaan dan bahkan mengancam pelaku pembocor dengan pidana," ujar Tito di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty, lanjut Tito, terdapat sejumlah pasal yang mengatur bahwa data-data laporan wajib pajak yang terkait dalam skema amnesti pajak, tidak boleh digunakan dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan.

(Baca: Lima Jenis Harta Ini Paling Banyak Diungkap Pemohon "Tax Amnesty", Apa Saja?)


Dalam UU itu juga memuat ketentuan bahwa data wajib pajak peserta amnesti pajak bersifat rahasia. Data itu tidak boleh diberikan kepada pihak manapun kecuali atas seizin si wajib pajak.

"Bila terjadi kebocoran, maka dikenakan sanksi pidana lima tahun. Pelakunya bisa siapa saja. Bisa petugas pajak, operator, atau siapa pun yang membocorkan," ujar Tito.

"Jika terjadi kebocoran wajib pajak boleh melapor ke polisi, kami nanti akan menelusuri, siapa yang membocorkan. Kami akan jadikan tersangka dan ancaman lima tahun dan boleh ditahan," lanjut dia.

Tito akan terus melakukan sosialisasi agar pelaku usaha yang masih ragu dan khawatir, akhirnya mengikuti program amnesti pajak.

"Saya memerintahkan Kapolda-Kapolda itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa ada jaminan hukum seperti itu. Jadi enggak usah ragu lagi untuk ikut program yang baik ini," ujar Tito.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

KPK dan LIPI Usulkan Besaran Dana Parpol Senilai Rp 8.461 per Suara

Nasional
BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir 'Pilot Project' Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

BNPB Jadikan Kabupaten Ogan Ilir "Pilot Project" Wilayah Pemulihan Pasca-Karhutla

Nasional
Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Wapres: Hukuman Mati untuk Koruptor Dibolehkan Negara dan Agama

Nasional
BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Setelah 5 Tahun Keluar Penjara, Ini Kata Pimpinan Komisi II

Nasional
Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Perludem: Putusan MK Batasi Eks Koruptor di Pilkada Jadi Kado Hari Antikorupsi

Nasional
PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

PPP Minta Wacana Hukuman Mati Tak Disikapi Emosional

Nasional
Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Saksi Abu Bakar Akui Serahkan 5.000 Dollar Singapura Lewat Bawahan Nurdin Basirun

Nasional
KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

KPU Segera Revisi PKPU soal Pencalonan Napi, Ditargetkan Rampung Januari 2020

Nasional
Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Pasca-putusan MK soal Eks Koruptor, Parpol Diharapkan Lebih Ketat Seleksi Calon Kepala Daerah

Nasional
Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Buntut Putusan MK, ICW Desak KPU Segera Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Nasional
MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

MK Beri Jeda 5 Tahun bagi Eks Koruptor Maju Pilkada, ICW: Ini Putusan Penting

Nasional
Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Jokowi Dapat Laporan 2.188 Badan Usaha Milik Desa Tidak Beroperasi

Nasional
SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

Nasional
Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Rabu Malam Ini, SBY Sampaikan Pidato Refleksi Akhir Tahun 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X