Kapolri Akui Masih Banyak Pengusaha yang Takut Ikut Amnesti Pajak

Kompas.com - 05/10/2016, 17:25 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Ambaranie Nadia K.MKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengakui, masih ada pengusaha yang ragu mengikuti program Tax Amnesty. Mereka khawatir data perpajakan dibocorkan atau dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

"Mungkin ada yang belum jelas sehingga ada keragu-raguan. Maka, tolong disampaikan betul bahwa UU Tax Amnesty itu menjamin kerahasiaan dan bahkan mengancam pelaku pembocor dengan pidana," ujar Tito di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty, lanjut Tito, terdapat sejumlah pasal yang mengatur bahwa data-data laporan wajib pajak yang terkait dalam skema amnesti pajak, tidak boleh digunakan dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan.

(Baca: Lima Jenis Harta Ini Paling Banyak Diungkap Pemohon "Tax Amnesty", Apa Saja?)

Dalam UU itu juga memuat ketentuan bahwa data wajib pajak peserta amnesti pajak bersifat rahasia. Data itu tidak boleh diberikan kepada pihak manapun kecuali atas seizin si wajib pajak.

"Bila terjadi kebocoran, maka dikenakan sanksi pidana lima tahun. Pelakunya bisa siapa saja. Bisa petugas pajak, operator, atau siapa pun yang membocorkan," ujar Tito.

"Jika terjadi kebocoran wajib pajak boleh melapor ke polisi, kami nanti akan menelusuri, siapa yang membocorkan. Kami akan jadikan tersangka dan ancaman lima tahun dan boleh ditahan," lanjut dia.

Tito akan terus melakukan sosialisasi agar pelaku usaha yang masih ragu dan khawatir, akhirnya mengikuti program amnesti pajak.

"Saya memerintahkan Kapolda-Kapolda itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa ada jaminan hukum seperti itu. Jadi enggak usah ragu lagi untuk ikut program yang baik ini," ujar Tito.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Dewan Pakar Berharap Munas Golkar Lahirkan Ide Besar untuk Indonesia

Nasional
Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Erick Thohir: Sandiaga Saja Bilang Penunjukan Ahok Hal Positif

Nasional
Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Ingin Sanksi Etik Hakim Final dan Mengikat, Ketua KY Minta UU Direvisi

Nasional
Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Bangun Kekuatan Oposisi, Presiden PKS Akan Bertemu Tommy Soeharto

Nasional
Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Soal Status Mantan Napi Ahok, Ini Kata Menteri BUMN

Nasional
Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Mendagri Minta Jajarannya Serap Anggaran 2019 secara Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X