Kapolri Akui Masih Banyak Pengusaha yang Takut Ikut Amnesti Pajak

Kompas.com - 05/10/2016, 17:25 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Ambaranie Nadia K.MKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengakui, masih ada pengusaha yang ragu mengikuti program Tax Amnesty. Mereka khawatir data perpajakan dibocorkan atau dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.

"Mungkin ada yang belum jelas sehingga ada keragu-raguan. Maka, tolong disampaikan betul bahwa UU Tax Amnesty itu menjamin kerahasiaan dan bahkan mengancam pelaku pembocor dengan pidana," ujar Tito di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty, lanjut Tito, terdapat sejumlah pasal yang mengatur bahwa data-data laporan wajib pajak yang terkait dalam skema amnesti pajak, tidak boleh digunakan dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan.

(Baca: Lima Jenis Harta Ini Paling Banyak Diungkap Pemohon "Tax Amnesty", Apa Saja?)

Dalam UU itu juga memuat ketentuan bahwa data wajib pajak peserta amnesti pajak bersifat rahasia. Data itu tidak boleh diberikan kepada pihak manapun kecuali atas seizin si wajib pajak.

"Bila terjadi kebocoran, maka dikenakan sanksi pidana lima tahun. Pelakunya bisa siapa saja. Bisa petugas pajak, operator, atau siapa pun yang membocorkan," ujar Tito.

"Jika terjadi kebocoran wajib pajak boleh melapor ke polisi, kami nanti akan menelusuri, siapa yang membocorkan. Kami akan jadikan tersangka dan ancaman lima tahun dan boleh ditahan," lanjut dia.

Tito akan terus melakukan sosialisasi agar pelaku usaha yang masih ragu dan khawatir, akhirnya mengikuti program amnesti pajak.

"Saya memerintahkan Kapolda-Kapolda itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa ada jaminan hukum seperti itu. Jadi enggak usah ragu lagi untuk ikut program yang baik ini," ujar Tito.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X