Jemaah Haji Ilegal, Pemerintah Tunggu Arus Pemulangan Haji dari Arab Saudi

Kompas.com - 05/10/2016, 14:36 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi Ambaranie Nadia K.MMenteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah masih menunggu arus terakhir pulangnya jemaah haji dari Arab Saudi. Hal itu terkait perkiraan Badan Imigrasi Filipina bahwa 700 orang dari 6.700 jemaah haji asal Filipina adalah warga negara Indonesia.

"Kami masih menunggu sampai 10 Oktober 2016 karena arus balik pemulangan terakhir," kata Retno di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Retno menuturkan, saat ini Kedutaan Besar RI di Manila sedang menangani dokumen perjalanan 106 jemaah haji ilegal asal Indonesia. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Departemen Kehakiman Filipina.

 

(Baca: Kemenag Imbau Masyarakat Tak Tergiur Agen Perjalanan Haji Ilegal)

"Tadi pagi saya kontak teman-teman KBRI Manila. Dokumen perjalanan sedang disiapkan. Kami sedang mengurus administrasi kepulangan mereka," ucap Retno.

Sebelumnya, Retno menyatakan bahwa pemulangan 177 warga negara Indonesia calon jamaah haji ilegal dari Filipina, sudah selesai.

Namun, Badan Imigrasi Filipina memperkirakan 700 orang dari 6.700 jamaah haji asal Filipina adalah warga negara Indonesia.

Para WNI itu berangkat dengan memalsukan identitas atau menggunakan paspor Filipina. Mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X