Kepada Jokowi, Adhi Karya Pastikan Proyek LRT Selesai 2019

Kompas.com - 30/09/2016, 12:18 WIB
Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau proyek LRT di kilometer 13 Tol Jagorawi,  Cibubur,  Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016) IhsanuddinPresiden Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meninjau proyek LRT di kilometer 13 Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman memastikan proyek Light Rail Transit (LRT) akan selesai sesuai yang sudah ditargetkan, yakni pada 2019.

Kepastian itu disampaikan pihak Adhi Karya kepada Presiden Joko Widodo saat peninjauan proyek LRT, di kilometer 13 Tol Jagorawi, Jakarta Timur, Jumat (30/9/2016).

"Beliau tadi bilang 'ini gimana 2019?' Ia insya Allah 2019 selesai semua Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi," kata Fadjroel saat dihubungi Kompas.com usai peninjauan.

"Dan mudah-mudahan keretanya, oleh pihak kementerian perhubungan, juga bisa selesai," tambahnya.

Fadjroel mengatakan, dalam kunjungan ini Jokowi ingin memastikan bahwa semua perencanaan yang sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dikerjakan di lapangan.

Ia mengklaim, Jokowi cukup puas dengan hasil sementara proyek yang pengerjaannya sudah mencapai 15-20 persen.

"Beliau puas dengan semua, dana yang diberikan dan dukungan yang diberikan, dilapangan sudah dikerjakan," ucap Fadjroel.

LRT mulai dibangun 9 September 2015. Presiden Jokowi yang melaksanakan groundbreaking proyek tersebut.

Moda angkutan masal ringan ini rencananya akan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya, yakni Bekasi, Bogor dan Depok.

Kompas TV Jokowi Kritisi Lambatnya Pembangunan LRT

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X