Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Sebut Semua Fraksi Komisi III 2009-2014 Terima Uang Dugaan Korupsi Gedung MK

Kompas.com - 29/09/2016, 07:53 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebut semua fraksi di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 menerima uang hasil dugaan korupsi pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi.

Nazarudin mengatakan hal itu seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk secara elektronik atau e-KTP, Rabu (28/9/2016).

"Iya, semua fraksi menerima," kata Nazaruddin.

Menurut Nazar, proyek pembangunan Gedung MK senilai Rp 300 miliar menyalahi aturan dengan melakukan penunjukan langsung pemenang tender proyek. 

"Yang terlibat itu Sekjen MK, Janedri. Itu yang menawarkan uang ke teman-teman di Komisi III," ujar Nazaruddin.

Selain Janedri, Nazaruddin juga menuding mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, terlibat dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, usai pemeriksaan di Gedung KPK, Selasa (27/9/2016) malam, Nazaruddin mengatakan, pihak yang diduga terlibat korupsi akan terungkap bila KPK menyelidikinya.

Saat itu, Nazaruddin belum menyebutkan secara rinci pihak yang terlibat. Ia hanya menjawab adanya keterlibatan pejabat MK.

"Orang MK-nya lah," ucap Nazaruddin.

Nazaruddin mengaku telah melaporkan proyek pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi ke KPK.

Ia mengetahui hal itu saat menjabat sebagai koordinator anggaran di Komisi III DPR.

Menurut Nazaruddin, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek gedung MK itu yang dilaporkan ke Komisi III.

Pemenang tender proyek itu adalah PT. Pembangunan Perumahan (PT PP).

Sebelum proyek pembangunan itu dijalankan, lanjut Nazaruddin, ada pertemuan di Restoran Bebek Bali, dekat Kompleks Parlemen, Senayan, antara pihak PT PP, pimpinan MK, Sekjen MK, dan beberapa orang anggota Komisi III DPR.

"Pembangunan Gedung MK itu penunjukan langsung. Sebelum dibangun, ada pertemuan Jimly, sekjennya, pengusahanya, dan anggota DPR. Itu di (Restoran) Bebek Bali. Tanya Pak Jimly, dia mau bohong apa enggak," kata Nazaruddin pada April (2/4/2012) lalu.

Sementara Jimly membantah tudingan Nazaruddin tersebut.

Menurut Jimly, tidak ada korupsi dalam pembangunan gedung MK. Anggaran proyek pembangunan gedung itu pun, katanya, relatif kecil.

"Coba tanyakan ke sekjen, pasti Nazar cuma asal nguap. Yang jelas gedung MK dikenal sebagai gedung kebanggaan, contoh gedung dibangun tanpa korupsi. Karena itu, kontraktornya dapat penghargaan sebagai gedung paling banyak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di tahun 2006/2007. Gedung MK cuma 17 lantai, proyek relatif kecil anggarannya dibanding proyek-proyek lain," kata Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com