Pernyataan Panglima TNI soal Mata-mata Abu Sayyaf Dinilai Resahkan Publik

Kompas.com - 26/09/2016, 14:48 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (23/9/2016). Ambaranie Nadia K.MPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (23/9/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Security and Strategic (ISESS) Khairul Fahmi mempertanyakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya mata-mata Abu Sayyaf di Indonesia.

Menurut dia, pernyataan Panglima TNI harus diperkuat fakta pendukung.

"Apa fakta pendukungnya? Atau apa perlunya informasi itu dibuka kepada publik?" ujar Khairul melalui pesan singkat, Senin (26/9/2016).

Ia menilai, pernyataan itu juga tidak ditindaklanjuti oleh sebuah tindakan seperti pengejaran atau minimal penelusuran.

Pada akhirnya, menurut Khairul, pernyataan itu menyisakan keresahan di publik. Bahkan, ada kesan bahwa Panglima hanya mencari kambing hitam atas kegagalan memberikan rasa aman di wilayah perairan Indonesia.

Oleh sebab itu, Khairul mendesak agar Panglima TNI membuktikan pernyataannya itu.

"Tunjuk hidung. Karena tentu saja kalau itu benar, tidak boleh dibiarkan dan hanya mengeluh ke kiri ke kanan," ujar Khairul.

Di sisi lain, ia meyakini Abu Sayyaf bukan kelompok yang mempunyai kemampuan menempatkan mata-mata atau menggalang aset di Indonesia untuk menyuplai informasi.

"Bahkan, tampaknya kemungkinan adanya oknum yang menjual informasi untuk sekadar cari untung justru lebih besar daripada ada mata-mata yang memang bekerja untuk Abu Sayyaf," ujar dia.

Jika memang hal seperti itu terjadi, Khairul mengatakan, teroris sesungguhnya adalah oknum tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kelompok Abu Sayyaf kemungkinan memiliki mata-mata di Indonesia. Hal itu diungkapkannya karena mereka selalu mengetahui aktivitas kapal asal Indonesia di Perairan Sulu.

"Ya logika berpikirnya saja, bagaimana dia (Abu Sayyaf) bisa tahu. Berarti kan ada yang informasi, kan itu saja," ujar Gatot.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X