Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejutan dari Cikeas, Semua gara-gara Ahok, Simak Berita Kemarin yang Perlu Anda Tahu

Kompas.com - 23/09/2016, 08:35 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com — Pemberitaan pada Kamis (22/9/2016) kemarin didominasi dengan berita-berita politik dalam negeri, terutama terkait kontestasi partai politik yang mengusung calon untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

Gegap gempita soal pengampunan pajak seolah tenggelam dengan isu politik ini. Namun demikian, apa pun yang dikatakan Ahok, bahkan di luar konteks Pilkada DKI, tetap saja mendapat perhatian pembaca.

Berita populer kemarin terkait Ahok bahkan bukan berita terkait pilkada, melainkan soal Ahok yang ingin memecat Wali Kota Jakbar. PDI-P bersama koalisinya dan dengan Ahok-Djarot-nya sempat merajai pemberitaan pada hari-hari sebelumnya, tetapi pada Jumat dini hari giliran dari Poros Cikeas atau Koalisi Cikeas yang mengambil alih perhatian pembaca.

Jumat dini hari, Koalisi Cikeas berhasil menyepakati calon yang mereka usung pada Pilkada DKI Jakarta. Seperti yang mereka janjikan, hasil kesepakatan mereka bisa mengejutkan banyak orang. Simak rangkuman berita-berita kemarin hingga Jumat dini hari yang perlu Anda ikuti.

1. Konsolidasi Koalisi Cikeas

Dokumentasi Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PAN Zukkifki Hasan Menyantap Bakso di Pendopo Kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Rabu (21/9/2016) Malam
Kamis (22/9/2016) malam adalah saat Poros Cikeas berjibaku untuk memutuskan calon yang akan maju ke Pilkada DKI Jakarta. Pada akhirnya, mereka memilih Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Namun, keputusan itu baru bulat dipilih pada Jumat dini hari.

Keputusan ini disampaikan pada Jumat (23/9/2016) dini hari, di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Dalam pertemuan yang maraton, saya kira kita semua sudah ikuti. Akhirnya pagi ini sepakat berempat, Demokrat, PPP, PKB, dan PAN sepakat buat apa yang kami janjikan. Buat kejutan disepakati cagub cawagub adalah cagub Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana murni," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, keputusan mengusung Agus-Sylviana sudah dipertimbangkan dengan matang dengan melihat kebutuhan Jakarta.

"Melalui pertimbangan terhadap kebutuhan Jakarta, maka kombinasi generasi muda yang tanggung jawab, dipadu dengan seorang karier, Ibu Sylviana," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Pasangan ini akan didaftarkan ke KPUD DKI pada Jumat malam nanti.

Baca selengkapnya di sini.

Baca pula: Koalisi Cikeas: "Good Bye" Gerindra dan PKS

Bagi Anda yang membaca di desktop, Anda bisa menelusuri semua arsip berita Kompas.com. Klik Koalisi Cikeas. Cek juga di Poros Cikeas.


2. Ahok Ingin Pecat Wali Kota Jakbar, tetapi Dilarang

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memamerkan kemeja kotak-kotak barunya yang akan digunakan untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 kepada Kompas.com, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku sudah ingin memecat Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi. Sebab, lanjut dia, banyak aduan dari warga bahwa Anas "bermain" tanah.

Namun, langkah Ahok terhambat oleh instruksi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

"Mendagri kirim surat, enam bulan sebelum pemilihan (Pilkada DKI Jakarta 2017), pelantikan, enam bulan lagi, (pejabat eselon II) enggak boleh dipecat. Lucu juga," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Akibat instruksi tersebut, Ahok tak bisa memecat atau mendemosi pejabat eselon II. Sementara itu, di sisi lain, Ahok ingin memecat Anas.

Ahok meminta staf pribadinya untuk menelusuri berbagai laporan warga terkait Anas, termasuk dengan aduan warga terkait lahan di Jalan Krendang Utara. (Baca: Disebut Ahok Akan Diganti, Ini Tanggapan Wali Kota Jakbar)

Warga yang diketahui bernama Andre itu mengaku sebagian lahannya digusur oleh Pemkot Jakarta Barat pada November 2015 lalu. Padahal, sertifikat yang dimiliki Pemkot Jakarta Barat berada di Jalan Krendang Indah, Tambora, Jakarta Barat.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kapolri Sebut Dirinya yang Perintahkan Tangkap Direktur Narkoba Polda Bali

KOMPAS.com/SRI LESTARI Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, saat acara di Nusa Dua,Bali,Kamis(15/9/2016)
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku, dirinya yang memerintahkan penindakan terhadap Direktur Narkoba Polda Bali Kombes Pol Franky Haryanto.

Ia mengatakan, perintah tersebut diturunkan begitu ia mendengar informasi adanya pemerasan oleh Franky terhadap tersangka kasus narkoba.

"Kasus yang ada di Bali adalah perintah saya kepada Divisi Propam untuk mengawasi secara internal," ujar Tito di Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Tito menegaskan bahwa dirinya tak main-main dengan pelanggaran internal anggotanya, terutama yang berkaitan dengan narkoba.

Tito telah menyusun kebijakan dan mengarahkan jajaran di bawahnya untuk memerangi narkoba.

Ia pun memerintahkan adanya evaluasi terhadap jajaran direktorat narkoba di tiap polda dan polres. Bahkan, setiap upaya penindakan yang dilakukan menjadi syarat untuk meningkatkan prestasi unit kepolisian itu.

"Yang tidak mengungkap perkara dalam waktu 100 hari, ini sisa satu bulan, saya akan berikan sanksi dan pindahkan," kata Tito.

Simak berita selengkapnya di sini.

4. Atlet PON Asal Sulteng Telantar di Stasiun Manggarai, Tak Punya Ongkos

Nibras Nada Nailufar Sembilan kontingen PON cabang Muay Thai asal Sulawesi Tengah, terlantar di Stasiun Manggarai karena tak punya ongkos pulang, Kamis sore (22/9/2016).
Sembilan atlet cilik muay thai yang ikut Pekan Olahraga Nasional (PON) asal Provinsi Sulawesi Tengah telantar di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka tak mempunyai ongkos pulang ke kampungnya di Morowali dan Morowali Utara.

Iwan Said, pelatih mereka, mengatakan, seusai menyelesaikan pertandingan terakhir di Cianjur, Jawa Barat, dan membawa pulang satu medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu, rombongan dari Sulawesi Tengah ini kehabisan uang.

"Kami berangkat sejak awal memang tidak dari uang pemda. Ini uang patungan anggota DPRD dan uang kami sendiri," kata Iwan kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2016) sore.

Iwan mengatakan, saat undangan dari PON diterima Provinsi Sulawesi Tengah dan sampai di Dinas Pemuda dan Olahraga Morowali, pemerintah mengatakan, tak ada dana dari uang kas untuk membiayai keberangkatan mereka.

Selengkapnya bisa baca di sini.

Baca juga:

Klarifikasi PB Muay Thai soal Telantarnya Atlet PON
Atlet PON Asal Sulteng Telantar di Jakarta, Ini Komentar Gubernur Longki

5. Megawati Pilih Ahok, Boy Sadikin Kirim Surat Pengunduran Diri

Jessi Carina Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin.
Mantan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan PDI Perjuangan. Anak mantan Gubernur DKI, Ali Sadikin, ini keluar karena kecewa dengan keputusan PDI-P memilih Basuki Tjahaja Purnama sebagai calon gubernur.

"Per hari ini saya sudah kirim surat pengunduran diri sebagai anggota partai. Surat sudah saya kirim ke DPP PDI-P," ujar Boy ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/9/2016).

Dalam surat pengunduran diri yang diterima Kompas.com, tertulis pula masalah yang menjadi alasan bagi Boy untuk mengundurkan diri. Boy menulis, aspirasinya tentang kepala daerah DKI Jakarta berbeda dengan keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Baca berita selengkapnya di sini.

6. Administrasi "Tax Amnesty" Diperpanjang hingga Desember

THINKSTOCKPHOTOS Ilustrasi tax amnesty.
Pemerintah sepakat memperpanjang periode program pengampunan pajak, dari yang seharusnya September menjadi Desember 2016.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para pengusaha yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

"Tadi juga disampaikan proses administrasi diizinkan bisa mundur sampai Desember. Sudah disetujui oleh Ibu Menteri," kata pengusaha yang juga Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Rosan Roeslani seusai pertemuan.

Hanya saja, Rosan menegaskan bahwa yang diperpanjang hingga Desember hanya proses penyelesaian administrasi.

Pembayaran tebusan tetap harus dibayar paling lambat September. Dengan begitu, perpanjangan ini tak perlu mengubah UU yang sudah ada.

"Tadi juga ada pertanyaan, kalau dananya belum masuk tapi sebetulnya mau declare untuk repatriasi gimana? Tadi Presiden menyatakan, ya sudah bayar 2 persen dulu, tapi tetap akan dipantau dananya itu masuk ke Indonesia. Jadi ini hanya masalah administrasi," ucap Rosan.

Simak selengkapnya di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com