Kompas.com - 22/09/2016, 17:14 WIB
Massa yang menamakan diri Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, terkait kasus vaksin palsu, Selasa (26/7/2016). Demonstran mendesak Kemenkes dan BPOM bertanggung jawab karena memiliki tugas pengawasan peredaran obat-obatan termasuk vaksin. TRIBUN NEWS / HERUDINMassa yang menamakan diri Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, terkait kasus vaksin palsu, Selasa (26/7/2016). Demonstran mendesak Kemenkes dan BPOM bertanggung jawab karena memiliki tugas pengawasan peredaran obat-obatan termasuk vaksin.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja satuan tugas yang terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Bareskrim Polri dalam penanggulangan vaksin palsu diragukan sejumlah pihak.

Keluarga korban vaksin palsu masih mengalami kendala dalam menuntaskan permasalahan yang diakibatkan praktik tersebut.

"Kinerja satgas belum sepenuhnya hadir dan tanggap untuk menindaklanjuti persoalan penyelesaian vaksin palsu yang dialami keluarga," ujar Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016).

(Baca: Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu)

Menurut Rivanlee, ada dua hal yang membuat kinerja satgas diragukan, yakni lambannya respons terhadap korban dan tertutupnya proses penanganan vaksin palsu.

"Kondisi tersebut menimbulkan keraguan dan kegelisahan terkait kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan masalah vaksin," kata Rivanlee.

Selain itu, tambah Rivanlee, upaya penegakan hukum dalam kasus vaksin palsu juga belum menyentuh pertanggungjawaban negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Satgas cenderung mengkerdilkan kasus ini sebagai kejahatan antara produsen dan oknum dokter.

"Satgas belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai aktor di balik bisnis vaksin yang terjadi sejak 2003," ucap Rivanlee.

Atas dasar itu, Kontras bersama Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pembuatan rekomendasi penyelesaian kasus ini dalam kerangka pelayanan publik.

(Baca: Kemenkes Didesak Berikan Sanksi terhadap RS Pengguna Vaksin Palsu)

Mereka juga meminta diberikannya akses keadilan bagi keluarga korban dan pemulihan yang efektif.

Serta, memastikan tunduknya pelaku bisnis kesehatan dan kelompok profesi dokter terhadap standar HAM dan pelayanan publik.

"Kami juga meminta satgas menyampaikan hasil temuan, kesimpulan, serta rekomendasi penanggulangan vaksin palsu kepada publik atas proses yang telah berjalan," kata Rivanlee.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X