Kompas.com - 22/09/2016, 17:14 WIB
Massa yang menamakan diri Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, terkait kasus vaksin palsu, Selasa (26/7/2016). Demonstran mendesak Kemenkes dan BPOM bertanggung jawab karena memiliki tugas pengawasan peredaran obat-obatan termasuk vaksin. TRIBUN NEWS / HERUDINMassa yang menamakan diri Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, terkait kasus vaksin palsu, Selasa (26/7/2016). Demonstran mendesak Kemenkes dan BPOM bertanggung jawab karena memiliki tugas pengawasan peredaran obat-obatan termasuk vaksin.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja satuan tugas yang terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Bareskrim Polri dalam penanggulangan vaksin palsu diragukan sejumlah pihak.

Keluarga korban vaksin palsu masih mengalami kendala dalam menuntaskan permasalahan yang diakibatkan praktik tersebut.

"Kinerja satgas belum sepenuhnya hadir dan tanggap untuk menindaklanjuti persoalan penyelesaian vaksin palsu yang dialami keluarga," ujar Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016).

(Baca: Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu)

Menurut Rivanlee, ada dua hal yang membuat kinerja satgas diragukan, yakni lambannya respons terhadap korban dan tertutupnya proses penanganan vaksin palsu.

"Kondisi tersebut menimbulkan keraguan dan kegelisahan terkait kesungguhan pemerintah dalam menyelesaikan masalah vaksin," kata Rivanlee.

Selain itu, tambah Rivanlee, upaya penegakan hukum dalam kasus vaksin palsu juga belum menyentuh pertanggungjawaban negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Satgas cenderung mengkerdilkan kasus ini sebagai kejahatan antara produsen dan oknum dokter.

"Satgas belum berhasil mengungkap jalur peredaran vaksin tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan berbagai aktor di balik bisnis vaksin yang terjadi sejak 2003," ucap Rivanlee.

Atas dasar itu, Kontras bersama Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pembuatan rekomendasi penyelesaian kasus ini dalam kerangka pelayanan publik.

(Baca: Kemenkes Didesak Berikan Sanksi terhadap RS Pengguna Vaksin Palsu)

Mereka juga meminta diberikannya akses keadilan bagi keluarga korban dan pemulihan yang efektif.

Serta, memastikan tunduknya pelaku bisnis kesehatan dan kelompok profesi dokter terhadap standar HAM dan pelayanan publik.

"Kami juga meminta satgas menyampaikan hasil temuan, kesimpulan, serta rekomendasi penanggulangan vaksin palsu kepada publik atas proses yang telah berjalan," kata Rivanlee.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.