Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Rajasa Merasa Kehilangan atas Wafatnya Maftuh Basyuni

Kompas.com - 21/09/2016, 11:11 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa merasa kehilangan atas wafatnya mantan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni.

Saat Maftuh menjabat sebagai menteri agama, Hatta menjadi Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara.

"Sebagai sahabat, sama-sama menteri di Kabinet Indonesia Bersatu I, saya betul-betul merasa kehilangan," kata Hatta di rumah duka Jalan Pengadegan Barat No. 12 Pancoran, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menurut Hatta, Maftuh merupakan sosok pribadi yang baik, bekerja keras, santun dan tegas. Maftuh, lanjut Hatta, salah seorang tokoh yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

"Seorang tokoh yang diterima oleh seluruh lapisan. Walaupun beliau dari keluarga Nahdlatul Ulama, namun diterima di semua lapisan dan tidak berpartai," ucap Hatta.

Maftuh meninggal dunia di RS Gatot Subroto setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit tersebut.

Sebelumnya, almarhum Maftuh sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Malaysia. Di rumah sakit tersebut Maftuh sempat menjalani penyinaran untuk penyakit kankernya di sekitar paru-paru.

Pada Selasa petang, Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono bersama beberapa menteri sempat membesuk Maftuh di rumah sakit tersebut.

Muhammad Maftuh Basyuni, SH. (lahir di Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939) adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1968. Periode 1976-1979, ia tampil sebagai Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah.

Selain sebagai kepala rumah tangga kepresidenan saat Soeharto memimpin negara Indonesia, ia juga menjabat Sekretaris negara pada pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Sejak 2002, ia adalah Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Pada 2004, ia tampil sebagai ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com