Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sedih Dunia Maya Dihiasi Kalimat Merendahkan, Menghina, dan Fitnah

Kompas.com - 19/09/2016, 15:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengaku sedih jika berselancar di dunia maya, khususnya di media sosial atau media massa online.

Sebab, kolom komentar lebih didominasi kalimat berisi merendahkan, menghina, menjelek-jelekkan, bahkan cenderung fitnah.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat kunjungan kerja di Pondok Modern Darussalam Gontor, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (19/9/2016).

"Apakah itu nilai-nilai Islam Indonesia? Jawaban saya, tentu bukan," ujar Jokowi di depan para santri sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Jokowi mengaku memantau opini yang berkembang di dunia maya. Bahkan, jika membuka laman berita online, ia sering kali tak membaca isi berita terlebih dahulu.

Jokowi lebih memilih melompat langsung ke kolom komentar pembaca. Jokowi mengatakan, kalimat berisi merendahkan, menghina, menjelek-jelekkan, bahkan cenderung fitnah tersebut bukanlah merupakan kebudayaan asli Indonesia.

"Ada sebuah nilai-nilai yang saat ini mengilfiltrasi kita. Itulah nanti yang akan menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi pun khawatir, nilai-nilai semacam ini bertahan terus-menerus dan suatu saat yang akan datang benar-benar menggerus nilai-nilai asli Indonesia, misalnya budi pekerti, sopan santun, optimisme, nilai-nilai keja keras, nilai-nilai Islami, dan sebagainya.

Menurut Jokowi, percuma Indonesia memiliki keanekaragaman hayati jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkarakter dan berintegritas.

Ia telah mendiskusikan fenomena ini dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Presiden memerintahkan Muhadjir mendorong pendidikan etika, budi pekerti,dan sopan santun lebih banyak persentasenya di tingkat SD dan SMP.

Kompas TV Presiden Jokowi: Untuk Siapapun, Stop Korupsi!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com