Kompas.com - 18/09/2016, 07:39 WIB
Ketua DPD RI baru Irman Gusman (kiri) merayakan kemenangannya bersama saingannya Farouk Muhammad dalam pemilihan pimpinan DPD RI 2014-2019, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Irman Gusman akhirnya mengungguli dua pesaingnya, GKR Hemas dan Farouk Muhammad lewat dua kali voting dan kembali menduduki kursi Ketua DPD RI. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua DPD RI baru Irman Gusman (kiri) merayakan kemenangannya bersama saingannya Farouk Muhammad dalam pemilihan pimpinan DPD RI 2014-2019, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Irman Gusman akhirnya mengungguli dua pesaingnya, GKR Hemas dan Farouk Muhammad lewat dua kali voting dan kembali menduduki kursi Ketua DPD RI.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman merupakan anggota DPD pertama yang terjerat kasus Komisi Pemberantasan Korupsi. Wacana penambahan kewenangan DPD dipertanyakan.

“Konon ini menjadi orang pertama dari DPD yang terjaring,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Kompas.com, Sabtu (18/9/2016).

Irman ditangkap KPK di kediamannya, Sabtu (17/9/2016) dini hari. Penangkapan tersebut diduga terkait suap kasus rekomendasi impor gula.

Dalam penangkapan, KPK menyita barang bukti uang Rp 100 juta. (baca: Kronologi Operasi Tangkap Tangan terhadap Irman Gusman oleh KPK)

Lucius menduga, Irman sengaja memanfaatkan jabatannya untuk memengaruhi Bulog agar memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang memberikan uang kepadanya.

“Dengan demikian karena hanya mengandalkan pengaruhnya sebagai pimpinan DPD, nampaknya IG mau bermain seperti calo. Calo menjual akses untuk memengaruhi keputusan dengan transaksi-transaksi tertentu,” kata dia.

Ia menambahkan, DPD selama ini dikenal sebagai lembaga yang memiliki wewenang terbatas. Dalam beberapa kesempatan, anggota DPD kerap menyuarakan agar kewenangan DPD ditambah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(baca: Pengacara Irman Gusman Benarkan Kliennya Akan Keluarkan Rekomendasi ke Bulog)

Melihat kasus Irman, Lucius menilai, usulan penambahan wewenang itu perlu dikaji ulang.

“DPD rupanya dengan minus kewenangan saja sudah berani main-main dengan suap. Apa jadinya jika DPD mendapat kewenangan lebih besar seperti DPR? Jangan-jangan akan berlomba-lomba kedua lembaga itu. Kasihan,” ucapnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Antipasi Masuknya Varian Mu dan Lambda, Pemerintah Batasi Pintu Masuk RI

Nasional
PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

PPKM Diperpanjang, Perusahaan Sektor Non-esensial Bisa Terapkan WFO 25 Persen dari Kapasitas

Nasional
Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Sedekah Wi-Fi untuk Para Pewaris Negeri

Nasional
UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 September: 45,2 Juta Orang Sudah Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Luhut: Kami Tak Akan Lakukan Perubahan Kebijakan Pandemi yang Drastis, Mohon Pengertiannya

Nasional
Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Luhut: Positivity Rate Covid-19 Indonesia Kini di Bawah 2 Persen

Nasional
Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Luhut: Liga 2 Bisa Digelar di Daerah PPKM Level 3 dan 2 di Jawa Bali

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.932 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Ini Syarat Terbaru Masuk Bioskop Selama PPKM Jawa-Bali hingga 4 Oktober

Nasional
UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

UPDATE: Kasus Harian Covid-19 Kembali di Bawah 2.000 Setelah Lebih dari Setahun

Nasional
Wapres Berencana Datang ke Papua dalam Rangka PON XX

Wapres Berencana Datang ke Papua dalam Rangka PON XX

Nasional
Sebaran 166 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 166 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Lebih dari 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer Tahap Ke-69 Tiba di Indonesia

Lebih dari 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer Tahap Ke-69 Tiba di Indonesia

BrandzView
Ditargetkan Selesai Hari Ini, Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Maraton hingga Pukul 23.00

Ditargetkan Selesai Hari Ini, Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Maraton hingga Pukul 23.00

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Suspek Covid-19 Capai 346.285

UPDATE 20 September: Kasus Suspek Covid-19 Capai 346.285

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.